Sri Mulyani: Maksimalkan penggunaan APBN untuk respons dampak pandemi

Sri Mulyani: Maksimalkan penggunaan APBN untuk respons dampak pandemi

Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Jumat (23/10/2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Direktorat Jenderal Pajak/pri.

Kita terus akan menggunakan instrumen fiskal APBN untuk bisa merespons secara adaptif dan tepat waktu
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memaksimalkan penggunaan APBN dalam rangka memberikan respons terhadap dampak pandemi COVID-19 secara adaptif dan tepat waktu.

"Kita terus akan menggunakan instrumen fiskal APBN untuk bisa merespons secara adaptif dan tepat waktu," katanya dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani sebut insentif perpajakan terealisasi Rp30 triliun

Sri Mulyani menuturkan hal itu harus dilakukan mengingat dampak pandemi ini sudah sangat mengancam bagi lebih dari 210 negara di dunia termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan seluruh kegiatan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, bahkan di bidang kesehatan telah berubah sangat drastis dan nyaris terhenti sehingga terjadi kontraksi yang sangat dalam.

"Ekonomi-ekonomi dunia pada kuartal kedua sebagian besar mengalami kontraksi sangat dalam. Oleh karena itu, keseluruhan proyeksi ekonomi juga akan menurun," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia yang turut mengalami kontraksi ekonomi mencapai 5,32 persen pada kuartal II juga terus mempersiapkan tindakan dan kebijakan untuk memperbaikinya.

"Dalam menghadapi suasana tantangan kesehatan yang berakibat pada kondisi sosial serta ekonomi, maka pemerintah harus segera melakukan tindakan-tindakan," tegasnya.

Ia menyebutkan salah satu tindakan pemerintah adalah mengalokasikan sebagian dana APBN sebesar Rp695,2 triliun ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Total anggaran itu terdiri atas kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.

Sri Mulyani menegaskan melalui anggaran PEN harus menghasilkan ouput perbaikan seperti meminimalkan kontraksi ekonomi, pemberian bantuan, serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman krisis kesehatan.

"Karena, dalam situasi yang sulit ini justru instrumen APBN itu menjadi andalan yang luar biasa penting," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Penyerapan anggaran PEN di daerah perlu ditingkatkan
Baca juga: Menkeu: Pemerintah fokus 400 desa di daerah 3T terhubung internet 2021

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sri Mulyani: pengangguran bertambah 2,67 juta akibat COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar