BPJS: 83 persen penduduk Indonesia jadi peserta JKN-KIS

BPJS: 83 persen penduduk Indonesia jadi peserta JKN-KIS

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari saat paparan secara daring yang disaksikan dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Jumat (23/10). (ANTARA/Rendhik Andika)

Palangka Raya (ANTARA) - Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan 83 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Sosial Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Berdasar kondisi sekarang, sudah 83 persen dari total penduduk Indonesia jadi peserta JKN dan pesertanya tumbuh terus menerus," kata Andayani saat acara Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2020 secara virtual yang diikuti ratusan peserta yang disaksikan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Jumat.

Dia menerangkan jumlah peserta yang berada di angka 83 persen dari penduduk Indonesia itu sekitar 224 juta jiwa jika disandingkan dengan data Dukcapil pada semester satu 2020 yang mencapai 268 juta jiwa lebih.

Baca juga: YLKI dorong BPJS Kesehatan siapkan layanan kesehatan berbasis digital

Baca juga: Banyak inovasi BPJS dukung pencegahan penularan COVID-19 di faskes


Kemudian, 97 persen dari jumlah peserta JKN-KIS itu, datanya telah selaras dengan data Disdukcapil. Angka-angka tersebut mengacu pada data peserta JKN-KIS per 1 Oktober 2020.

Sementara itu, terkait pandemi COVID-19 BPJS Kesehatan juga memberikan sejumlah kemudahan layanan, seperti skrining mandiri COVID-19, antrean daring dan konsultasi dokter. Layanan itu dapat digunakan melalui aplikasi mobile JKN.

"Sampai sekarang jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menggunakan Mobile JKN sebanyak 6.545, jumlah dokter pengguna Mobile JKN 7.324 dan jumlah peserta melakukan kontak sebanyak 50.095," kata Andayani.

Dia berharap seluruh masyarakat memaksimalkan layanan Mobile JKN untuk mempermudah mendapatkan manfaat sebagai peserta JKN-KIS.

Sementara itu, peserta acara yang digelar dua hari pada 22-23 Oktober itu membahas tentang menjaga keberlangsungan program JKN-KIS dan jaminan sosial kesehatan di era pandemi COVID-19. Kegiatan daring itu diikuti pegawai BPJS Kesehatan dan jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pemateri dalam acara itu, di antaranya Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan, Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio dan Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Adang Bachtiar.

Baca juga: DJSN: Kelas rawat peserta JKN akan disamakan, iuran diatur ulang

Baca juga: JKN jadi jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia, sebut Kemenkeu

Baca juga: Badan usaha dipermudah BPJS Kesehatan dengan layanan digital JKN-KIS


Kegiatan tersebut mengupas peran JKN di masa pandemi hingga permasalahan yang dihadapi di lapangan dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan program JKN-KIS di masyarakat.

Melalui kegiatan itu, Andayani berharap peserta dari jurnalis bisa menyampaikan informasi dari paparan yang disampaikan para ahli dan kebijakan pemerintahan pusat, sehingga tidak terjadi disinformasi di masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami juga meminta media selalu ikut memberikan edukasi dan menyampaikan yang benar dalam menjaga keberlangsungan program JKN-KIS," pungkas Andayani.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gandeng PWI Malang Raya, BPJS Kesehatan ajak pedagang perangi COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar