Komisi III DPR minta Kejati NTT tangguhkan penahanan Jonas Salean

Komisi III DPR minta Kejati NTT tangguhkan penahanan Jonas Salean

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (tengah) saat memberikan penjelasan kepada keluarga Jonas Salean di Kupang, Senin (26/10/2020). ANTARA/Kornelis Kaha/am.

Kupang (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, meminta Kejaksaan Tinggi NTT menangguhkan penahanan terhadap Wali Kota Kupang periode 2012-2017 Jonas Salean yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang terkait kasus pengalihan aset tanah milik Pemkot Kupang.

"Saya mau sampaikan bahwa karena yang bersangkutan sedang sakit, maka kami minta penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan," katanya saat menemui keluarga dari Jonas Salean di depan Kantor Hukum dan HAM NTT, Senin.

Politisi PDIP tersebut meminta agar keluarga dari Jonas Salean untuk membiarkan kasus tersebut berproses secara profesional sampai kepada pengadilan dan membiarkan pengadilan yang menentukan.

Baca juga: Mantan Wali Kota Kupang penuhi panggilan Kejati NTT

Ia mengaku tak ingin mengintervensi terlalu jauh kasus pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kota Kupang tersebut. Namun dalam proses penegakan hukum ia meminta agar proses penegakan hukum dalam kasus itu harus profesional.
.
"Satu hal yang ingin saya sampaikan, dalam proses penegakan hukum kami tidak akan mengintervensi. Biarkan ini berproses secara profesional sampai kepada pengadilan dan biarkan pengadilan yang menentukan, namun harus secara profesional," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi menetapkan Wali Kota Kupang periode 2012-2017 Jonas Salean, sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah milik Pemkot Kupang.

Selain Jonas Salean yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi NTT, Kejati NTT juga menetapkan bekas Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tomas More sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kota Kupang itu.

Kejati NTT selain melakukan penetapan tersangka, juga menahan keduanya, dan hal itu sesuai dengan kesepakatan penyidik.

Baca juga: Kejati NTT temukan unsur melawan hukum dalam pengalihan aset tanah

Dua tersangka yang ditetapkan tersebut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ini.

Tersangka Jonas Salean diduga membeli tanah seluas hampir 800 meter persegi dengan hanya membayar uang senilai Rp200.000 dari nilai tanah saat itu pada 2016 sebesar Rp3.700.000 per meter.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Yulianto mengatakan bahwa yang bersangkutan mengambil sebanyak delapan kapling tanah yang di antaranya diperuntukkan bagi anak, isteri, menantu, dan kerabatnya.


Baca juga: Kejati NTT geledah kantor camat di Manggarai Barat terkait korupsi

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jelang Pilkada Serentak, Wakil Ketua DPR berpesan 3 hal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar