Menaker: Upah Minimum 2021 sama dengan 2020

Menaker: Upah Minimum 2021 sama dengan 2020

Tangkapan layar - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Ida Fauziyah dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung Graha BNPB Jakarta, Selasa (27/10/2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube BNPB Indonesia/pri.

Ini adalah jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Ida Fauziyah menyatakan pemerintah menetapkan Upah Minimum pada 2021 sama dengan tahun 2020.

"Kami mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai Upah Minimum tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020," kata Ida dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung Graha BNPB Jakarta, Selasa.

Baca juga: Menaker: Subsidi gaji termin I jangkau 12.192.927 pekerja

Penyesuaian penetapan upah tersebut juga didasarkan pada berbagai pandangan dan dialog atau diskusi melalui forum Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Ini adalah jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah," tutur Menaker.

Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap pengupahan dan menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah.

Baca juga: Menaker: Subsidi gaji termin II disalurkan awal November 2020

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Menaker menuturkan penetapan Upah Minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Menaker jamin UU Cipta Kerja tetap sejahterakan pekerja

Surat edaran tersebut mempertimbangkan berbagai dasar hukum termasuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.

Menaker mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui bantuan subsidi gaji.

Baca juga: Kemnaker mulai bahas rumusan RPP turunan UU Cipta Kerja

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Tingkatkan kompetensi tenaga kerja pasca pandemi, Menaker prioritaskan pelatihan vokasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar