Kaltim satu-satunya provinsi terlibat FCPF

Kaltim satu-satunya provinsi terlibat FCPF

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ahmad Rafiddin Rizal saat memaparkan materi dalam seminar daring yang digagas oleh YKAN, Rabu (28/10/2020) ANTARA/M Ghofar

Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Rafiddin Rizal mengatakan Kaltim satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat untuk terlibat dalam Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) guna menurunkan emisi gas rumah kaca.



"Dalam kaitan ini, maka Kaltim akan mendapatkan insentif apabila berhasil mengurangi emisi karbon," ujar Rizal di Samarinda, Rabu.



Komitmen pemerintah dalam menekan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, lanjutnya, memerlukan dukungan serta kemitraan dari seluruh pihak lain yang berkepentingan, baik pihak di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Baca juga: Greenpeace: Penggunaan BBM oktan tinggi kurangi emisi gas rumah kaca



Dalam komitmen ini, kemudian sejak tahun 2015 pihaknya pun bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) membentuk Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay seluas 532 ribu hektare.



Sehari sebelumnya, saat diskusi interaktif secara daring yang digelar YKAN dengan tema "Solusi Iklim dari Alam untuk Alam", Rizal pun mengungkapkan hal yang sama.

Baca juga: WALHI: Indonesia perlu tingkatkan penurunan target emisi GRK



Dalam pengeloaan kawasan Wehea-Kelay seluas 532 ribu hektare itu melibatkan 23 mitra, baik dari mitra pemerintah, korporasi, maupun masyarakat.



"Tujuannya dari pengelolaan kawasan ekosistem esensial adalah untuk menjaga habitat orang utan baik di kawasan hutan lindung maupun di area konsesi hutan produksi dan kebun sawit," ucap Rizal.

Baca juga: KLHK luncurkan Festival Iklim 2020



Diskusi mengenai pengembangan solusi iklim alami untuk mengatasi perubahan iklim ini juga menghadirkan Sarwono Kusumaatmadja selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Narasumber lainnya adalah Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Belinda Margono, kemudian Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto.



Menurut Sarwono, Indonesia sejak lama dikenal memiliki kemampuan memberi solusi bagi perubahan iklim, karena hal ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai kawasan pesisir hingga pedalaman.



"Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, dan sejumlah aset alam lainnya. Meski aset ini mengalami degradasi, namun masih dapat diandalkan," tutur Sarwono.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

5 mahasiswi Wuhan asal Kaltim tiba di Balikpapan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar