DPRD Kota Serang: Usut dugaan pemotongan bantuan UMKM

DPRD Kota Serang: Usut dugaan pemotongan bantuan UMKM

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi (Mulyana)

Serang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pemotongan dana bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp200.000 hingga Rp400.000 dari total Rp2,4 juta.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi di Serang, Banten, Rabu, mengatakan bahwa pemotongan dana tersebut diketahui setelah pihaknya mendapat laporan pengaduan dari masyarakat.

"Saya minta agar ditelusuri dan lacak terkait adanya pemotongan bantuan UMKM oleh oknum. Saya siap pasang badan untuk menindaklanjuti dan proses secara hukum," kata Budi.

Baca juga: Wapres: Program bantuan UMKM tetap dianggarkan di 2021

Ia mengungkapkan, dari laporan yang diterima bahwa pemotongan itu dilakukan oleh beberapa oknum dengan besaran potongan bantuan tersebut sebesar Rp200.000 hingga Rp400.000 per orang di semua kecamatan yang ada di Kota Serang.

"Yang dipotong ada Rp200.000, ada Rp400.000 di semua kecamatan beda-beda dari jumlah Rp2,4 juta per orang," katanya.

Budi mengimbau warga Kota Serang atau para pelaku UMKM yang sudah mencairkan dana bantuan itu, dan kemudian merasa ada pemotongan dari oknum tersebut disarankan untuk segera melaporkan kepada DPRD.

"Kalau ada warga yang sudah mencairkan bantuan itu dan merasa dipotong, silahkan buat surat pernyataan untuk di bawa ke kantor saya (DPRD)," kata Budi.

Baca juga: Pemerintah targetkan 20 juta pengusaha mikro dapat bansos di 2021

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Serang Ahmad Zubaidillah mengatakan bahwa selama ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya dugaan pemotongan bantuan untuk UMKM tersebut.

"Sampai saat ini kami belum menerima laporan mengenai adanya pemotongan bantuan itu. Kalaupun itu ada Insya Allah saya memastikan dari Disperindakop tidak terlibat," katanya.

Ia juga menuturkan jika hal itu benar dan dilakukan oleh oknum dari pihaknya, dipersilakan untuk langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Jika itu dilakukan sama orang Disperindakop maupun di luar itu. sangat tidak diperbolehkan. Nanti kalau terbukti akan diberi sanksi," kata dia.

Baca juga: Kemenkop: 10 persen usaha mikro berpotensi naik status saat pandemi

Seperti diketahui Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan bantuan permodalan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Kemudian, dilaporkan juga sebanyak 5,6 juta pelaku UMKM telah menerima bantuan tersebut di semua wilayah dengan total Rp13,4 triliun.

Pewarta: Mulyana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Bank Indonesia gandeng koperasi perluas QRIS di Pekalongan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar