Anggota DPR: Kebijakan tidak naikkan UMP 2021 perlu melalui musyawarah

Anggota DPR: Kebijakan tidak naikkan UMP 2021 perlu melalui musyawarah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA/Abdu Faisal/aa.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 perlu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu, dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah.

"Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi COVID-19 dengan baik," ujar Melki melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum 2021 sama dengan 2020

Melki mengatakan dapat memahami alasan Menaker membuat kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 tersebut.

Ia menilai kondisi ekonomi yang saat ini lagi terpuruk menyebabkan pemerintah harus mengutamakan pemulihan pada beberapa sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

Namun, menurut Melki, pemerintah juga mesti membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tersebut.

Baca juga: Menaker jelaskan alasan upah minimum tidak naik pada 2021

Oleh karena itu, kata dia, pola gotong-royong harus menjadi bagian dari berbagai sektor termasuk dalam hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat.

"Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar-berbagai pihak terkait," kata Melki.

Dia berpandangan, untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami peningkatan bisnis pada masa pandemi masih bisa tetap memberlakukan kenaikan upah minimum, sehingga para pekerja yang sudah berusaha keras selama pandemi ini tetap bisa menikmati jerih-payah kerja keras mereka.

Baca juga: Menaker minta gubernur sesuaikan UMP 2021 akibat COVID-19

Sedangkan untuk sektor usaha yang menurun bisnisnya atau terancam bangkrut karena pandemi COVID-19, pemerintah perlu membantu pekerja dan pengusaha tersebut dengan berbagai program sosial, misalnya subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kadisnaker Jabar: seharusnya turun, UMP 2021 tidak berubah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar