Bupati Landak copot camat karena langgar protokol kesehatan COVID-19

Bupati Landak copot camat karena langgar protokol kesehatan COVID-19

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mencopot jabatan salah satu camat yang ada di kabupaten itu karena terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19. ANTARA/HO-Humas Pemkab Landak

jangan melanggar protokol kesehatan
Pontianak (ANTARA) - Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa mencopot salah satu camat yang ada di kabupaten itu karena terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Hari ini saya mencopot salah satu camat dari jabatannya karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Hal ini saya lakukan karena dari awal saya sudah mengingatkan kepada semua jajaran pemerintahan untuk menerapkan protokol kesehatan dan memberi contoh kepada masyarakat," kata Karolin di Ngabang, Senin.

Menurutnya, seorang camat semestinya paham akan panduan terkait aturan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, bukan malah memberi contoh yang salah kepada masyarakat.

"Saat ini kita masih di bawah Kepres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Ingat Keppres ini masih berlaku dan kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk mempedomaninya serta bertanggungjawab supaya masyarakat mampu untuk bertahan dalam menghadapinya," tuturnya.

Baca juga: Bupati Landak keluhkan lambatnya proses hasil swab COVID-19

Terkait hal itu, katanya, semua pihak diwajibkan untuk menyadari akan bahaya pandemi tersebut yang saat ini belum situasi normal. "Oleh sebab itu, jangan melanggar protokol kesehatan karena sudah banyak yang menjadi korban akibat hal ini," katanya.

Karolin juga menjelaskan pencopotan jabatan  sudah menjadi risiko seorang pejabat, terlebih memiliki jabatan dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

"Tidak sedikit pejabat yang sudah dicopot jabatannya, hal ini dilakukan mengingat saat ini lonjakan pasien baru COVID-19 selalu bertambah. Kita di Kabupaten Landak sudah memasuki zona oranye, yang artinya tingkat penyebaran relatif tinggi dan bisa saja berubah menjadi zona merah bilamana kita lalai dalam menangani hal ini," kata Karolin.

Baca juga: BNI bagikan masker ke Pemkab Landak, dukung pencegahan COVID-19

Karolin menjelaskan dirinya sudah menerima laporan terkait pelanggaran tersebut. Sebagai pimpinan, dirinya mengatakan wajib mengetahui semua kegiatan terlebih yang berpotensi akan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

"Kita sudah menerima laporan terkait pelanggaran ini dan sebagai pimpinan maka kita wajib mengetahui semua kegiatan apalagi yang akan berkaitan dengan orang banyak. Kita tidak ingin ada warga kita yang menjadi korban dalam akibat dari semua ini karena sebagai Bupati maka saya bertanggungjawab bagi warga Kabupaten Landak," katanya.

Pada kesempatan itu, Karolin berpesan bagi semua warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan apabila akan menggelar kegiatan atau lainnya yang melibatkan orang banyak. Hal ini dilakukan guna mendukung pemerintah serta menekan angka pasien baru COVID-19 di Kabupaten Landak.

"Kepada seluruh warga Kabupaten Landak saya berpesan tetap menerapkan protokol kesehatan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Jika akan melangsungkan pernikahan kiranya tidak mengundang orang, cukup keluarga dekat dan tetap patuhi protokol kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Terbanyak di Landak, ODP COVID-19 di Kalbar tembus 5.015 orang

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar