"Dana Rp11 miliar itu merupakan klaim usulan pertama yang dicairkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan Rp7 miliar, kemudian ada penambahan Rp4 miliar," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Menurut dr Jack begitu Dirut RSUD Kota Mataram ini disapa, untuk usulan pencairan biaya perawatan pasien COVID-19, dilakukan per klaim tidak merinci per bulan dengan total estimasi usulan yang diklaim Rp30 miliar dengan terealisasi Rp11 miliar.
"Total klaim sebesar Rp30 miliar itu bentuknya usulan, yang kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan jika sudah disetujui barulah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan," katanya.
Baca juga: NTB salurkan bantuan USAID untuk enam rumah sakit
Sementara, lanjutnya, untuk masalah administrasi dan persyaratan permohonan pembayaran klaim sudah rampung diserahkan ke BPJS dan saat ini pada tahap verifikasi.
"Kita berharap sisa klaim biaya perawatan pasien COVID-19 tersebut bisa segera dicairkan, agar tidak mengganggu kondisi keuangan daerah," katanya.
Ditambah dr Jack, sejak 6 hari terakhir ini RSUD Kota Mataram tidak ada merawat pasien positif COVID-19. Tapi, kalaupun ada rilis dari Tim Gugus Tugas COVID-19, terhadap tambahan pasien COVID-19, mungkin mereka dirawat di RSU Provinsi NTB, rumah sakit swasta atau isolasi mandiri karena kondisinya baik.
"Tapi pasien positif COVID-19, di RSUD Mataram dalam enam hari terakhir ini kosong," katanya.
Baca juga: NTB terima bantuan 50 ribu masker medis dari Provinsi Henan Tiongkok
Namun demikian, lanjutnya, para tenaga medis di RSUD Kota Mataram tetap menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap seperti saat penangan pasien COVID-19, terutama untuk di ruang unit gawat darurat (UGD) zona merah.
"Sedangkan untuk tenaga medis pada pelayanan lain, menggunakan APD standar dengan menggunakan masker dan sarung tangan, tidak menggunakan pakaian hazmat," katanya menambahkan.
Baca juga: Wagub NTB: Kerumunan massa pilkada ancaman keselamatan warga
Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
