Kemampuan diplomasi dan kerja sama antarAL negara-negara ASEAN juga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga sentralitas ASEAN.
Jakarta (ANTARA) -
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat peran dan fungsi TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut yuridiksi nasional dan stabilitas keamanan maritim harus menjadi konsentrasi utama dalam berbagai operasi militer, baik unilateral, bilateral, maupun multilateral.
 
"Untuk itu, kualitas operasi militer harus lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan jenis gelar operasi militer," kata Susaningtyas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang bertemakan "Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia" di Gedung Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Danseskoal: Perlu kerja sama untuk wujudkan poros maritim dunia
 
Menurut dia, kemampuan diplomasi dan kerja sama antarangkatan laut negara-negara ASEAN juga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga sentralitas ASEAN.
 
Strategi pertahanan Maritim Indonesia sendiri bertumpu atas gabungan armada Kapal Perang TNI AL dengan seluruh armada kapal pemerintah, instansi kementerian/lembaga dan armada niaga.
 
"Strategi pertahanan maritim Indonesia juga mengutamakan kerja sama internasional melalui diplomasi Angkatan Laut (Gun Boat Diplomacy dan Naval Diplomacy) serta diplomasi maritim," kata Nuning, sapaan Susaningtyas.
 
Selain itu, strategi pertahanan maritim Indonesia lebih mengutamakan pengendalian laut (sea control) pada ketiga ALKI sebagaimana ditunjukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang sangat mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda.
 
Saat ini, lanjut dia, perubahan postur pertahanan global juga telah memunculkan adanya ancaman siber, termasuk kejahatan siber, perebutan data personal untuk kepentingan bisnis dan pertahanan untuk mendeteksi pola mobilitas penduduk dan kompetisi nubika.

Baca juga: MPR dorong maksimalkan potensi maritim Indonesia sejahterakan rakyat
 
Dalam kesempatan itu, Nuning menyebutkan ada enam elemen kekuatan laut yang harus dimiliki jika ingin mewujudkan kekuatan poros maritim dunia. Enam kekuatan itu adalah posisi geografis, bentuk fisik, luas, wilayah, jumlah populasi, karakter pemerintah, dan karakter bangsa.
 
"Indonesia sudah memenuhi lima elemen dan tinggal elemen bangsa yang harus dikembalikan sebagai bangsa maritim," kata Nuning.
 
Saat ini bangsa Indonesia harus menyadari bahwa bentuk negara adalah kepulauan dan jati diri bangsa adalah bangsa maritim. Kebijakan kelautan Indonesia harus memperkuat identitas bangsa sebagai bangsa maritim dan menggunakan identitas bangsa maritim untuk melakukan diplomasi maritim.
 
Terlebih strategi pertahanan maritim juga menjadi visi dalam poros maritim dunia dan kebijakan kelautan Indonesia.
 
"Semua demi upaya pengembangan kekuatan pertahanan maritim guna menegakan kedaulatan negara di laut dan menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia," kata Nuning.

Baca juga: Pemerintah jangan lupa wujudkan Poros Maritim Dunia

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020