BKPM: Daerah berperan tingkatkan kemudahan berusaha di Indonesia

BKPM: Daerah berperan tingkatkan kemudahan berusaha di Indonesia

Foto udara sejumlah alat berat difungsikan dalam pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2020). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

Bank Dunia menilai kemudahan berusaha tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah
Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Heldy Satrya Putra menyampaikan daerah berperan dalam meningkatkan kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia.

"Bank Dunia menilai kemudahan berusaha tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah. Oleh karena itu, ini bisa dijadikan acuan bagi daerah dalam meningkatkan daya saingnya," katanya saat menghadiri Regional Summit 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BKPM: Mulai ada perimbangan investasi di Jawa dan luar Jawa

Heldy memaparkan Indonesia berhasil meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dari posisi 120 pada 2014, menjadi posisi 74 pada 2014 dan terakhir di peringkat 73 pada 2020.

Posisi terakhir Indonesia mengalami penurunan karena ternyata upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha negara-negara lain jauh lebih cepat dibandingkan RI.

Menurut data BKPM, beberapa kondisi daya saing RI di antara lima negara ASEAN dapat dilihat dari harga tanah per meter persegi, dengan Indonesia menduduki posisi teratas, yang artinya harga tanah di Indonesia terbilang paling mahal di antara keempat negara ASEAN lainnya. Setelah Indonesia, diikuti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Selain itu, soal rata-rata upah minimum per bulan, Indonesia juga menempati posisi pertama, diikuti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Posisi yang sama juga ditempati RI untuk indikator rata-rata tingkat kenaikan upah per tahun, yang diikuti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Kemudian, untuk tarif air per meter kubik, RI berada pada posisi kedua setelah Filipina. Setelah RI, terdapat Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Terkait tarif gas per juta british thermal unit (MMBtu), Indonesia menempati posisi kedua setelah Malaysia.

Terakhir, untuk indikator tarif listrik per kilowatt hour (kWh), Indonesia berada pada posisi ketiga setelah Filipina dan Thailand. Sedangkan posisi keempat dan kelima ditempati Malaysia dan Vietnam.

"Hal ini menjadi acuan kita apa daya saing yang harus kita tingkatkan ke depan sebagaimana masalah yang juga dihadapi dunia," pungkas Heldy.

Baca juga: Presiden Jokowi harapkan konsumsi-investasi membaik di kuartal IV-2020
Baca juga: Dorong investasi, Luhut usul negosiasi perdagangan terbatas RI-AS


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jokowi : UMKM bisa tak perlu urus izin, cukup registrasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar