Mantan Hakim MK: UU Cipta Kerja sah jadi objek uji konstitusional

Mantan Hakim MK: UU Cipta Kerja sah jadi objek uji konstitusional

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr Dewa Gede Palguna dalam acara diskusi secara daring (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/2020)

Jakarta (ANTARA) - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020 I Dewa Gede Palguna mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sah untuk menjadi objek uji konstitusional di MK.

Menurut Dewa, berdasarkan pengalamannya, suatu Undang-Undang sah diuji bila sudah pernah diundangkan oleh negara, meskipun nantinya Omnibus Law tersebut direvisi oleh para pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR RI.

"Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitas nya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi," ujar mantan hakim konstitusi yang baru saja purnatugas pada Januari 2020 itu, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Namun, Dewa mengaku tak tahu bagaimana nanti respons MK terhadap pengajuan uji kontitusional itu. Kalau berbicara soal kemungkinan, kata dia, mungkin saja MK membatalkan UU tersebut secara keseluruhan, jika MK berpendapat bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Ya tentu terbuka kemungkinan dinyatakan 'dibatalkan' secara keseluruhan meskipun selama ini belum pernah ada presedennya. Namun, saya yakin, MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," kata Dewa.

Lebih lanjut, kata Dewa, memang banyak langkah lain untuk membuktikan kekurangan dalam penyusunan UU tersebut, tetapi itu tidak akan memiliki dampak legal apa pun terhadap berlakunya UU yang bersangkutan.

Namun, satu-satunya peluang untuk pembatalan UU tersebut hanya melalui Mahkamah Konstitusi.

Ia mengatakan hanya MK yang bisa memutuskan bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, agar seluruh UU tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kendati demikian, apa pun alasannya, Dewa mengatakan bahwa keteledoran yang mengakibatkan kesalahan dalam proses pembentukan legislasi tentu tidak dapat diterima.

Sebab, kesalahan itu bertentangan dengan prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian yang harus dipegang teguh dalam praktik pembentukan hukum.

Lebih-lebih di negara-negara yang menganut hukum sipil (civil law) seperti di Indonesia, yang sangat bergantung pada undang-undang dan penalaran hukumnya cenderung berdasarkan peraturan (rule-based).

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik," pungkasnya.

Baca juga: KSP: Tak ada karyawan kontrak seumur hidup dalam UU Ciptaker

Baca juga: Ketua MPR dialog dengan WNI di Turki jelaskan Tanah Air terkini

Baca juga: Menkeu sebut perkuat ekonomi perlu reformasi struktural

Baca juga: Moeldoko optimistis UU Ciptaker sejahterakan rakyat

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pakar: Tidak wajib masukkan buruh dalam perumus Ciptaker

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar