Pemerintah melibatkan BPOM sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edarJakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan prinsip keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA),” kata Brian dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Saat ini, kata Brian, BPOM sedang mengunjungi pabrik milik Sinovac, perusahaan farmasi asal China, yang menjadi mitra PT Bio Farma Persero dalam memproduksi vaksin COVID-19. BPOM akan menilai proses produksi vaksin di fasilitas milik Sinovac.
Baca juga: KSP imbau masyarakat tak terprovokasi kehalalan vaksin COVID-19
Di saat yang sama, uji klinis tahap tiga kandidat vaksin COVID-19 dari Sinovac dan Bio Farma juga sedang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Uji klinis ini dilakukan dengan melibatkan jumlah sampel yang lebih besar antara 1.000-10.000 sampel.
“Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma Persero akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional," ujar Brian.
Baca juga: Pemerintah pastikan vaksin COVID-19 untuk warga aman
KSP menjamin proses produksi vaksin akan sangat mempertimbangkan efektivitas dan keamanan.
Maka itu, Brian mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai vaksin COVID-19. Pemerintah juga melibatkan melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dalam proses vaksinasi nanti.
Vaksinasi untuk menghasilkan imun yang kuat (imunisasi) menjadi upaya yang terus dikerjakan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19.
Baca juga: Menristek harap ada standardisasi uji klinis nasional
Selain imunisasi dari vaksin, perubahan prilaku dari masyarakat agar mengedepankan protokol kesehatan juga penting guna mengendalikan wabah virus SARS-CoV-2.
Brian mengatakan imunisasi memberikan dampak langsung berupa perlindungan pada individu yang mendapatkan vaksin COVID-19.
Jika program tersebut berhasil dilakukan minimal mencakup 75 persen dari populasi maka akan tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity). Jumlah virus yang beredar pun dipastikan akan berkurang.
"Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit," kata Brian.
Baca juga: Eijkman: Kapasitas global penuhi vaksin bagi setengah penduduk dunia
Baca juga: Unair Surabaya kembangkan dua vaksin COVID-19
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
