Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan, Nurbalistik, di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan berlaku mulai 2010 dinilai tidak tepat karena kondisi tersebut akan semakin menambah persoalan perekonomian.
"Kami minta pemerintah bisa menunda kebijakan tersebut dan tidak diberlakukan secepatnya karena kondisi perekonomian juga belum sepenuhnya stabil," katanya.
Menurut dia, jika TDL dinaikan, maka dipastikan para pelaku usaha akan terbebani penambahan biaya produksi padahal di sisi lain, saat ini pihak perusahaan masih menghadapi persaingan pasar bebas.
"Jika biaya produksi terus naik maka kami perkirakan kenaikan TDL bisa mengancam aktivitas perusahaan dan terjadinya pemutusan hubungan kerja," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah bisa menaikan tarif dasar listrik jika kondisi perekonomian di masyarakat sudah baik.
"Jujur saja, pihak perusahaan diperkirakan tidak siap menghadapi kenaikan TDL karena saat ini saja, mereka juga masih menghadapi persaingan perdagangan bebas," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Haifan, mengatakan rencana kenaikan TDL ini telah mencemaskan terhadap para anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Pekalongan karena mereka khawatir akan terkena imbas, yaitu terjadinya PHK.
"Semula, SPN akan menyalurkan aspirasi penolakan kenaikan TDL ke DPRD tetapi kami sarankan untuk langsung ke kantor PLN APJ Pekalongan," katanya.
(U.KR-KTD/M028/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
