Jakarta (ANTARA News) - Komnas HAM didesak untuk mengusut tuntas dugaan terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa yang menewaskan tiga orang dan 130 orang luka-luka dalam upaya eksekusi sengketa lahan di Koja, Jakarta Utara (14/4), kata Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Syarifien Maloko.

"Kami meminta kepada semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab atas tragedi yang mencoreng wajah negeri ini," Syarifien kepada pers di Jakarta , Kamis.

Mantan tokoh peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 ini mengatakan juga menyampaikan duka mendalam kepada korban tewas dan luka.

Syarifien juga mendesak Pemda DKI untuk memperbaiki cara-cara penertiban yang dilakukan Satpol PP yang terkesan tidak manusiawi yang selama ini dipertontonkan kepada publik. "Seharusnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika Pihak Pemprov DKI mau melakukan dialog dengan pihak terkait makam Mbah Priok," katanya.

Ketika ditanya, apakan perlu Satpol PP dilikuidasi, Syarifien mengatakan sejauh ini dia melihat Satpol PP tidak perlu dibubarkan karena atas pertimbangan masih dibutuhkan.

"Tidak perlu dibubarkan. Hanya harus ada perbaikan sistem dan kebijakan dalam pembinaannya," katanya.

Namun yang pasti, Sayrifin mengatakan bahwa peristiwa ini membuat umat Islam tampak marah.

"Umat Islam tampakmarah, ini tercermin dan terpresentasikan oleh sikap elemen-elemen masyarakat dan organisasi Islam. Ini membuat kekecewaan yang amat pada Pemda DKI. Hal seperti itu seharusnya bisa dicegah. Pemda DKI tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari upaya-upaya yang dilakukannya kemarin," katanya.

Syarifien mengakui, tempat-tempat bersejarah atau situs-situs bersejarah apalagi mengandung sejarah umat Islam, kurang mendapat perhatian dari Pemda DKI. ''Seharusnya Pemda DKI serius menangani ini, sehingga tragedi berdarah kemarin tidak perlu terjadi,'' katanya.(Ant/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010