DKPP nyatakan masih satu garis perjuangan dengan KPU dan Bawaslu

DKPP nyatakan masih  satu garis perjuangan dengan KPU dan Bawaslu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad. ANTARA/HO/Dokumentasi DKPP.

DKPP, Bawaslu dan KPU itu masih satu garis perjuangan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya, beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih dalam satu garis perjuangan yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Menurut Muhammad, ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki visi yang sama tentang pemilu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

“DKPP, Bawaslu dan KPU itu masih satu garis perjuangan, bagaimana memastikan pemilu berkualitas dan berkredibilitas,” kata Muhammad dalam webinar nasional yang diadakan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu.

Dia kemudian memaparkan secara singkat mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu.
Baca juga: DKPP berhentikan tetap enam penyelenggara pemilu


Jajaran KPU RI, disebut Muhammad sebagai ahli tata kelola pelaksanaan pemilu. Sedangkan seluruh komisioner Bawaslu RI dikatakannya sebagai ahli dalam tata kelola pengawasan pemilu.

Sedangkan, lanjut Muhammad, DKPP adalah lembaga yang memastikan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh semua komisioner KPU dan Bawaslu sudah dikuatkan, dibangun dan ditegakkan dalam prinsip etika dan moral.

“Kalau hanya keahlian, berapa banyak orang yang ahli, tapi menggunakan keahliannya untuk mengubah suara dan telah diberhentikan tetap oleh DKPP,” kata Muhammad lagi.

Ketua Bawaslu RI periode (2012-2017) itu menambahkan, kalau pun DKPP harus memberi sanksi terberat kepada penyelenggara pemilu, filosofinya sama dengan dokter ahli di kamar bedah.

Di kamar bedah, kata dia, seorang dokter yang memiliki otoritas keilmuan yang mumpuni dapat memutuskan sebuah bagian tubuh hanya akan diperban, diinjeksi atau dirawat selama memang bagian tubuh itu masih bisa sembuh dan sehat kembali.

“Namun sebaliknya, kalau dokter menemukan satu bagian tubuh yang berpotensi kanker, berpotensi merusak bagian tubuh lainnya, dokter itu dengan otoritas keilmuannya, tidak ragu-ragu akan memutuskan untuk amputasi,” kata dia pula.
Baca juga: DKPP gelar sidang periksa Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Mataram
Baca juga: DKPP: Perkara kode etik tidak kenal kedaluwarsa

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ridwan Kamil luncurkan Petani Milenial Burung Puyuh

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar