"Pemprov Kaltim sangat senang hati bila Pemerintah Pusat bisa melanjutkan pembangunan. Apalagi, ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sangat wajar jika diselesaikan Pusat," kata Kepala Biro Infastruktur dan SDA Setprov Kaltim Lisa Hasliana usai monitoring dan evaluasi Pemprov atas Jembatan Pulau Balang, Ahad.
Menurut Lisa, hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan dilaporkan ke Gubernur dan Wagub Kaltim serta Sekprov Kaltim.
Sesuai arahan Gubernur dan Wagub sebelum dilakukan monitoring bahwa Pemprov berharap penyelesaian pembangunan jembatan tersebut akan dituntaskan Pemerintah Pusat.
Baca juga: Gubernur Optimis Jembatan Pulau Balang Pacu Perekonomian
Baca juga: Pemprov gandeng Kodam VI perbaiki jalan dan jembatan di perbatasan
Dia menjelaskan fakta di lapangan menyebutkan ada sekitar 6 Km jalan pendekat dari jalur PPU belum selesai tahun ini, khususnya untuk satu jalur.
Sedangkan sisanya yang mengarah hingga ke pusat Kabupaten PPU bisa dibantu pemerintah pusat.
"Karena ini menjadi bagian dari jalan nasional, maka kami mengusulkan agar pusat saja yang menyelesaikan. Sedangkan, proses pembebasan lahannya yang belum tuntas Pemprov siap membantu penyelesaian izin maupun kebutuhan lainnya dengan beban biaya pusat yang menanggung," katanya.
Pembangunan Jembatan Pulau Balang menjadi jaringan jalan nasional antara Kaltim dan Kalsel diyakini bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi akses utama menuju ibu kota negara.
Jembatan yang menghubungkan wilayah Kota Balikpapan dan Panajam Paser Utara tersebut dibangun dengan panjang 804 meter, lebar 17,5 meter dengan 4 lajur dan tinggi pylon 113,1 meter.
Saat ini sudah terpasang bentang tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jembatan akan tersambung seluruhnya pada Desember 2020 dan ditargetkan rampung pada Februari 2021.*
Baca juga: Jembatan Mahakam IV ditargetkan rampung Oktober
Pewarta: Arumanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
