posisi perempuan dalam ruang publik masih rendahJakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa merupakan strategi yang di dalamnya memuat solusi mewujudkan desa yang ramah bagi perempuan.
"Ini jadi perhatian karena perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa," kata Mendes Halim dalam konferensi pers virtual di Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan perempuan merupakan sumber daya manusia yang menentukan arah pembangunan bangsa. Begitu juga tujuan pembangunan berkelanjutan di desa tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari para perempuan.
Oleh karena itu, perempuan harus diberi ruang dan perlu ada kesetaraan gender sehingga perempuan bisa turut berkontribusi mempercepat kemajuan bangsa.
"Belum ada kesetaraan di ruang publik ini bisa dilihat kursi parlemen yang diduduki perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan yang duduki kursi parlemen di daerah lebih tinggi dibanding di pusat. Ini artinya posisi perempuan dalam ruang publik dan penentuan arah pembangunan masyarakat masih rendah," kata Doktor Honoris Causa dari UNY itu.
Baca juga: Kemendes PDTT upayakan strategi menuju desa ramah perempuan
Baca juga: Ingin ketahui kondisi masyarakat, Mendes PDTT singgahi warung warga
Sementara itu, ia juga menunjukkan data bahwa kekerasan seksual yang dialami perempuan di kota lebih tinggi daripada di desa. Namun, kekerasan seksual yang dialami perempuan di desa cenderung pada kekerasan seksual secara fisik seperti pemerkosaan, sedangkan di kota cenderung pada pelecehan secara verbal.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada kebijakan yang represif bagi pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban.
Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender yang masih terjadi lebih bersifat struktural, sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak kepada perempuan.
Untuk itu arah kebijakan yang perlu diupayakan adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan, melindungi perempuan dan meningkatkan akses mereka dalam ranah publik.
"Desa Ramah Perempuan (yang termasuk) dalam SDGs Desa harus diwujudkan," demikian kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
Baca juga: Mendes PDTT: Program PKTD efektif turunkan pengangguran di desa
Baca juga: Kemendes PDTT raih penghargaan IPB University
Pewarta: Katriana
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
