Kadang-kadang mungkin kita memiliki niat yang baik tetapi ketika kita tidak memiliki data yang sempurna atau data yang lengkap serta sistem yang ada maka desain kebijakan kita tidak dapat diterapkanJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan ketersediaan data yang akurat dan tepat sangat penting untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19.
“Jadi pastinya ketika kita mendesain respons kebijakan seperti apa kita benar-benar harus melihat dulu data apa yang ada,” kata Sri Mulyani dalam acara Bloomberg Economy Forum secara daring di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyatakan ketersediaan data yang memadai akan berimplikasi pada efektivitas kebijakan dan stimulus yang dibentuk pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dari dampak pandemi.
Baca juga: Sepekan, target realisasi dana PEN hingga ekonomi positif kuartal IV
Terlebih lagi Sri Mulyani menuturkan saat ini kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada stimulus pemerintah karena mereka tidak bekerja dalam situasi normal bahkan tidak bekerja karena terkena PHK.
Ia menyebutkan data ini sangat bermanfaat dalam menyalurkan berbagai bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai dari dukungan UMKM hingga perlindungan sosial.
“Kadang-kadang mungkin kita memiliki niat yang baik tetapi ketika kita tidak memiliki data yang sempurna atau data yang lengkap serta sistem yang ada maka desain kebijakan kita tidak dapat diterapkan,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kemarin, realisasi PEN 55,1 persen hingga pinjaman 1,5 miliar AUD
Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan Indonesia belum memiliki data yang memadai sehingga ekonomi digital dan teknologi digital harus terus dikembangkan karena memudahkan pemerintah dalam menentukan target stimulus.
Menurutnya, target penerima stimulus yang ditentukan melalui akun akan mampu memotong persyaratan birokrasi sehingga bantuan tersebut dapat secara cepat dan tepat diterima masyarakat.
“Kita dapat dengan mudah menargetkan orang-orang itu langsung ke akun mereka sehingga tidak ada beban persyaratan birokrasi. Tetapi kami belum memiliki data lengkap ini untuk Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN capai 55,1 persen
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
