Kepengurusan baru PKS 2020-2025 sah terdaftar di Kemenkumham

Kepengurusan baru PKS 2020-2025 sah terdaftar di Kemenkumham

Sekjen DPP PKS Aboebakar Al Habsyi menerima surat pengesahan kepengurusan DPP PKS periode 2020-2025 dari Kemenkumham, Rabu (18-11-2020). ANTARA/HO-Humas PKS

Jakarta (ANTARA) - Kepengurusan baru DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020—2025 resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi bersama jajaran mendatangi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta, Rabu, untuk mengambil pengesahan kepengurusan PKS 2020—2025.

Sosok yang akrab disapa Habib Aboe itu menyebutkan PKS menerapkan prinsip good party governance dengan terus menaati peraturan perundangan, termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.

Pada hari Rabu, pihaknya mengambil pengesahan dokumen dari Ditjen AHU Kemenkumham. Hal ini terkait dengan hasil Musyawarah Majelis Syura pada tanggal 2—5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan pengurus dan AD/ART.

"Sebagaimana aturan dalam UU Parpol, ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD/ART," kata Habib Aboe.

Baca juga: PKS dorong terwujudnya politik biaya rendah

PKS, kata Habib Aboe, mengajukan perubahan kepengurusan dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajaran kepengurusan DPP PKS.

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan perubahan AD/ART sesuai dengan hasil rapat Majelis Syura di Bandung.

Selanjutnya, pihaknya berkonsultasi dengan jajaran Ditjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan.

"Setelah berproses beberapa hari, alhamdulillah, pada hari ini semua telah diselesaikan," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Habib Aboe mengapresiasi kinerja dan jajaran Ditjen AHU Kemenkumham yang memberikan pelayanan secara profesional.

"Kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Ditjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat profesional," katanya.

Ia mengaku sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas sehingga bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar.

Baca juga: Keterbukaan Bisa Jadi Masalah Bagi PKS

Usai Musyawarah Majelis Syura, Habib Aboe menyebutkan PKS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang akan digelar akhir November 2020 di Bandung, Jawa Barat.

"Susunan lengkap pengurus DPP PKS akan diumumkan pada Munas V PKS. Arah gerak dan kebijakan strategis 5 tahun ke depan juga akan dibahas dalam rangkaian Munas V PKS yang akan digelar secara daring dan langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat," kata Habib Aboe.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menkes apresiasi masukan DPR terkait COVID-19 melalui hadirnya buku putih

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar