Bangga Papua bisa menjadi solusi dalam upaya memberdayakan warga asli orang Papua melalui penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tepat dan menyentuhJayapura (ANTARA) - Program Pembangunan Generasi dan Keluarga Papua (Bangga Papua) suatu kebijakan inovasi Pemerintah Provinsi Papua berorientasi budaya lokal yang sangat menyentuh kebutuhan warga dan untuk mewujudkan generasi emas orang asli Papua yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
Program yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe itu untuk menyiapkan generasi emas, anak-anak asli Papua, serta mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan, khususnya untuk perwujudan visi keadilan pembangunan bagi orang asli Papua.
Tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi geografis Papua yang sangat sulit telah memberikan dampak langsung terhadap kesulitan masyarakat dalam mengakses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Pada akhir November 2017, Pemprov Papua meluncurkan program perlindungan sosial Bangga Papua. Program itu salah satu upaya nyata pemprov dalam memberikan akses layanan dasar yang lebih baik serta membangun generasi penerus yang sehat dan kuat, serta bangkit dari momok gizi buruk.
Melalui program Bangga Papua maka penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) langsung ke tingkat rumah tangga dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Papua.
“Bangga Papua adalah sebuah program perlindungan sosial bagi orang asli Papua, yang merupakan salah satu terobosan yang kami lakukan dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan merupakan program kontekstual Papua sesuai dengan tantangan dan kondisi pembangunan di Papua," ungkap Staf Ahli Gubernur Papua Elce P. Rumbekwan
Program perlindungan sosial ini, telah dilaksanakan dalam skema pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp200.000 per bulan per anak orang asli Papua dengan usia di bawah empat tahun.
Dana bantuan layanan sosial Bangga Papua ini untuk pembelian bahan pangan bergizi, guna mendukung tumbuh kembang anak.
Sumber anggaran untuk mendukung program ini, dari Dana Otonomi Khusus dan disalurkan langsung dari Bank Papua ke rekening ibu atau wali yang sah, dari anak-anak di bawah usia empat tahun ini.
Penyaluran dana bantuan tersebut juga disertai dengan edukasi secara menyeluruh terkait dengan cara pemenuhan gizi yang benar dan cara peningkatan akses anak terhadap layanan kesehatan.
Baca juga: BANGGA Papua bangun Generasi Emas
Edukasi ini perlu ditempuh agar masyarakat dapat memahami cara pemanfaatan dana bantuan dengan benar serta menyasar pada perubahan cara pikir warga dalam penggunaan dana yang hanya untuk kebutuhan anak mereka.
Bangga Papua, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya generasi emas penerus pembangunan di Tanah Papua agar semakin membaik serta memiliki peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak asli Papua secara berkelanjutan.
Meski sepintas program ini tampak cukup sederhana dan mudah dilakukan, dengan memberikan dana kepada ibu, kata dia, namun program ini dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif serta disesuaikan dengan kondisi pembangunan di Tanah Papua.
"Adanya program kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia, Kompak, dan Mahkota," ungkapnya.
Direalisasikan
Sejak Pemerintah Provinsi Papua memberlakukan program Bangga Papua hingga pertengahan November 2020, telah direalisasikan bantuan sosial sebesar Rp121 miliar dan memberikan manfaat ekonomi kepada warga Orang Asli Papua (OAP) di kampung.
Ketua Sekretariat Bersama Bangga Papua Provinsi Papua Andri Damir mengatakan program tersebut suatu kebijakan daerah untuk pemberian bantuan tunai dengan menjangkau warga asli Papua hingga daerah terpencil.
Secara rinci, realisasi bantuan Program Bangga Papua pada 2018 sebesar Rp48,2 miliar dan pada 2019 sebesar Rp73,2 miliar, sedangkan jumlah penerima manfaat terus meningkat di mana pada 2018 sebanyak 23.425 anak dan pada 2019 meningkat mencapai 31.917 anak.
Andris mengatakan sasaran program tersebut anak-anak hingga usia empat tahun, supaya mereka beroleh peningkatan gizi dan kesehatan.
"Program Bangga Papua merupakan kebijakan lokal dari Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya orang asli Papua melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak," ungkapnya.
Baca juga: Program "Bangga Papua" sentuh langsung OAP, sebut Bupati Paniai
Minister Councellor Governance and Human Development Branch Kedutaan Besar Australia Kirsten Bishop memberikan apresiasi atas pelaksanaan program Bangga Papua karena langsung menyentuh program otonomi khusus bagi orang asli Papua.
"Kami sangat berterima kasih program Bangga Papua dapat berlangsung bagus karena dilakukan pendampingan langsung organisasi nonpemerintah Kompak dan Mahkota," kata dia.
Harapannya, program Bangga Papua terus dilaksanakan dengan baik karena sangat menyentuh kebutuhan warga asli Papua.
Kirsten mengakui dukungan pendampingan langsung dari Pemerintah Australia melalui organisasi Mahkota dan Kompak hingga saat ini telah memberikan dampak positif bagi ibu-ibu di kampung, yakni mereka bisa mengenal teknologi melalui pelayanan perbankan setempat.
Tingkatkan kesejahteraan
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengharapkan program Bangga Papua tidak hanya melaksanakan kegiatan bantuan sosial tetapi juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.
"Program bantuan sosial Bangga Papua merupakan inisiatif nyata dari Pemprov Papua untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan warga asli Papua di daerah terpencil," katanya.
Implementasi program Bangga Papua telah dirintis Pemprov Papua antara lain di Kabupaten Lanny Jaya, Paniai, dan Asmat.
"Dengan adanya program Bangga Papua diharapkan bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan serta mampu meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan warga asli orang Papua," kata dia.
Dalam program Bangga Papua dialokasikan anggaran sebesar Rp200.000 per bulan untuk diberikan khusus kepada keluarga penerima manfaat orang asli Papua.
Sepintas, program ini tampak cukup sederhana dan mudah dilakukan karena hanya dengan memberikan dana bantuan langsung kepada ibu melalui rekening bank setempat.
Akan tetapi, menurut Maliki, dalam pelaksanaan di lapangan masih dihadapi kendala terkait dengan kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi.
Oleh karena itu, diharapkan program Bangga Papua diimplementasikan secara komprehensif serta disesuaikan dengan kondisi pembangunan di Tanah Papua.
Ia mengakui pelaksanaan program Bangga Papua di tiga kabupaten mendapat dukungan langsung dari pemerintah Australia melalui pendampingan dua lembaga kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia, yakni Kompak dan Mahkota.
"Bangga Papua bisa menjadi solusi dalam upaya memberdayakan warga asli orang Papua melalui penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tepat dan menyentuh," kata dia.
Keinginan mewujudkan generasi emas orang asli Papua yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui program Bangga Papua diharapkan dapat menjadi model kebijakan pembangunan daerah yang berbasis budaya lokal masyarakat, khusus asli orang Papua.
Pelaksanaan program Bangga Papua pada 2021 diharapkan bisa lebih merata dengan berlangsung di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Melalui pemerataan pelaksanaan program itu, pemanfaatan implementasi Dana Otonomi Khusus Papua lebih menyentuh kebutuhan orang asli Papua yang hidup di daerah kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal.
Baca juga: Presiden: Perlu aturan baru ganti kebijakan dana otonomi khusus Papua
Baca juga: Jabat Mendagri, Tito akan cek dan evaluasi dana otsus
Baca juga: Menteri Puan ingin dana otonomi khusus Papua dikaji kembali
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
