Pakar: Indonesia masih tertinggal dari negara berkembang soal vaksin

Pakar: Indonesia masih tertinggal dari negara berkembang soal vaksin

Pakar imunisasi dr. Jane Soepardi, MPH. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

negara maju Indonesia sudah banyak ketinggalan
Jakarta (ANTARA) - Pakar imunisasi dr. Jane Soepardi, MPH mengatakan saat ini Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya soal perkembangan vaksin.

"Kita bandingkan negara berkembang ya, negara maju Indonesia sudah banyak ketinggalan," kata dia saat diskusi daring dengan tema "Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia" yang dipantau di Jakarta, Senin.

Sejatinya, sudah ada tiga vaksin yang muncul di Indonesia sejak 10 tahun terakhir. Pertama, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk pneumonia, human papillomavirus (HPV) untuk vaksinasi kanker serviks dan Rotavirus untuk diare.

Sementara, di negara-negara berkembang lainnya ketiga vaksin tersebut sudah jauh lebih dulu mengintroduksi ketiga vaksin tersebut. Bahkan, di Tanah Air, vaksin PCV dan HPV baru beberapa provinsi saja yang mendapatkannya.

"Jadi bertahap, karena vaksinnya impor. Rotavirus itu akan diproduksi oleh pabrik vaksin kita sendiri yaitu Bio Farma," kata dia.

Ia berharap pada 2022 Indonesia sudah bisa memproduksi secara mandiri vaksin Rotavirus sehingga anak-anak di Tanah Air diimunisasi massal guna mencegah diare.

Baca juga: Kemlu: Indonesia tak sulit negosiasi vaksin dengan banyak negara

Baca juga: Terawan sebut simulasi vaksin COVID-19 di Indonesia jadi sorotan dunia


dr Jane mengatakan sebelum melaksanakan kampanye vaksin secara nasional, maka terlebih dahulu yang harus dilaksanakan ialah menyiapkan vaksin itu sendiri.

Lebih jauh dari itu, jika vaksin sudah tersedia maka vaksin yang digunakan pun harus sudah terdaftar di badan kesehatan dunia atau WHO.

Senada dengan itu, Duta Adaptasi Kebiasaan Baru sekaligus juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro mengatakan pemerintah masih terus berusaha mencari, mengembangkan dan mengadakan vaksin yang aman bagi masyarakat.

Upaya mandiri, kerja sama bilateral hingga kolaborasi global terus dilakukan untuk mendapatkan vaksin yang terdaftar di badan kesehatan dunia atau WHO serta harus disetujui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: Vaksin Merah Putih sebagai simbol kemandirian dan kemajuan Indonesia

Baca juga: IDI yakin kemampuan BPOM awasi vaksin COVID-19

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ridwan Kamil jawab isu relawan uji klinis vaksin terpapar COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar