Ia mengungkapkan, awalnya pemberlakuan program pendidikan gratis hingga tingkat SMA dilaksanakan awal 2010.
Namun, karena terbentur anggaran, rencana tersebut akhirnya tertunda di tingkat SD dan SMP dengan 14 item yang digratiskan.
Untuk mewujudkan rencana tersebut Pemprov berencana menghapus insentif mengajar khusus bagi guru bersertifikasi yang dialokasikan sebesar Rp40 miliar/tahun dari APBD untuk alihkan sebagai anggaran pendidikan gratis di tingkat SMA.
Rencana ini dapat dilakukan jika guru tersertifikasi sudah mendapatkan tunjangan dari APBN dan jumlahnya jauh lebih besar, sehingga tidak akan mempengaruhi pendapatan tenaga pengajar.
"Dengan tunjangan tambahan dari APBN, guru bersertifikat akan memiliki rata-rata penghasilan guru hingga Rp8 juta per bulan,"ujarnya yang akan segera membuat pedoman baru pelaksanaan pendidikan gratis untuk diajukan ke Gubernur Sulsel.
Hingga tahun ketiga penyelenggaraan program pendidikan gratis, insentif tenaga pengajar dibebankan pada anggaran pendidikan gratis. Total penerima insentif berdasarkan waktu mengajar mencapai 12.800 orang guru pada tingkat SD hingga SMA.
Sekprov Sulsel A Muallim mengatakan, berdasarkan laporan badan inspektorat provinsi, masih ditemukan ketidakkonsistenan penyediaan dana pembagian pendidikan gratis oleh pemerintah kabupaten dan kota. "Dari target Rp9 miliar baru terealisasi Rp2 miliar," ujarnya.
Salah satunya adalah Kabupaten Maros dan beberapa kabupaten lainnya yang kerap terlambat menyalurkan dana pendidikan gratis ke rekening sekolah.
Akibatnya, sekolah mengalami hambatan operasional. Belum lagi, kabupaten yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya," katanya. (RY/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
