Pemerhati: Sinergi pemerintah-swasta penting untuk SDA berkelanjutan

Pemerhati: Sinergi pemerintah-swasta penting untuk SDA berkelanjutan

Tangkapan layar - Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Siak Budi Yuwono, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Koalisi Tim Siak Hijau dalam diskusi virtual tentang rantai pasok sawit berkelanjutan oleh CDP dan LTKL, dipantau dari Jakarta, Rabu (25/11/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Kerja sama antara sektor swasta, sipil dan pemerintah harus dilakukan untuk memastikan bahwa terjadi praktik manajemen terbaik untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, menurut Janes Sinaga dari kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sedagho Siak.

"Karena dalam kasus-kasus yang ada saat ini pengelolaan sumber daya alam masing-masing berdiri dengan kepentingan dan ego sektoral," kata Janes, yang dengan Sedagho Siak mendorong dan membantu implementasi Inisiatif Siak Hijau, dalam dialog virtual Carbon Disclosure Project (CDP) dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Inisiatif Siak Hijau sendiri adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Siak di Provinsi Riau, masyarakat serta pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Baca juga: CDP: Komitmen swasta untuk restorasi hutan masih kurang

Inisiatif itu muncul setelah terjadi kebakaran hutan besar di daerah itu pada 2015 yang mendorong pemerintah daerah dan organisasi sipil menganalisis penyebabnya dan mengembangkan peraturan daerah untuk mencegah hal itu.

Sejak 2017, pemerintah daerah Siak sudah menggandeng swasta dan pengusaha kecil untuk menerapkan praktik agrikultur baik untuk pengelolaan kebun sawit berkelanjutan.

Janes menegaskan bahwa pihak swasta adalah satu aktor kunci untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Salah satu kuncinya adalah melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di lahan konsesi mereka tapi juga di daerah sekitar. Selain itu, untuk membantu menyejahterakan masyarakat dengan transparansi pihak swasta akan rantai pasok sawit.

"Harapannya sehingga dapat mendorong keadilan pasar dan harga, terutama dari sisi masyarakat karena dalam konteks rantai pasok di tingkat masyarakat, harga tidak adil karena banyak dikuasai dengan panjangnya rantai pasok," kata Janes.

Baca juga: Kementan: Pengembangan sawit di Papua perlu peningkatan kapasitas SDM

Pentingnya peran swasta itu juga ditegaskan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Siak Budi Yuwono, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Koalisi Tim Siak Hijau.

Menurut Budi, melakukan pencegahan kebakaran hutan dan mendorong pengelolaan berkelanjutan tidak akan cukup dengan usaha pemerintah daerah saja. Butuh peran yang lebih besar dari masyarakat dan perusahaan swasta.

"Kita minta teman-teman swasta juga bisa berkoalisi bersama bagaimana menjaga lingkungan, menjaga areal masing-masing mencegah kebakaran hutan," kata Budi dalam diskusi yang membahas rantai pasok sawit yang berkelanjutan lewat kolaborasi publik dan swasta.

Dia memberi contoh swasta bisa membantu dengan dalam program pemerintah untuk memberikan insentif kepada desa atau kampung yang terbukti memiliki komitmen tinggi terhadap perbaikan lingkungan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar