Wapres: Pengarusutamaan Islam "wasathiyah" mendesak untuk dilakukan

Wapres: Pengarusutamaan Islam "wasathiyah" mendesak untuk dilakukan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (25/11/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan gagasan Islam jalan tengah atau wasathiyah harus segera diwujudkan menjadi arus utama dalam memahami ajaran agama Islam di Indonesia, mengingat tanda-tanda penyebaran paham radikal di masyarakat semakin kuat.

"Pengarusutamaan Islam wasathiyah dipandang sebagai sebuah kebutuhan mendesak, seiring dengan kuatnya indikasi terus menguatnya radikalisme di masyarakat, baik radikalisme kiri maupun radikalisme kanan," kata Ma’ruf Amin dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sultan Jakarta, Rabu malam.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Ormas Islam tidak sesuai prinsip MUI, silakan keluar

Wapres menjelaskan radikalisme kiri merupakan gerakan liberalisme dan sekulerisme dalam beragama, sementara radikalisme kanan adalah gerakan radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama.

Islam jalan tengah menjadi konsep beragama yang tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara dengan kemajemukan masyarakat. Wasathiyah adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak secara moderat, tidak berlebihan dan tidak abai, jelasnya.

"Wasathiyah itu adalah cara berpikir yang tidak terlalu rigid atau tasyaddudi dan tidak terlalu longgar, permisif atau tasahuli. Oleh karena itu, sikap wasathiyah adalah sikap yang moderat tawassuth di antara dua ekstrem tatharrufaini," katanya.

Baca juga: Ma'ruf: Pengurus MUI harus refleksikan jati diri ulama

Menurut Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif MUI, konsep beragama Islam jalan tengah tersebut juga menjadi komitmen MUI dalam menjalankan organisasi keagamaan Islam selama ini dan juga di masa datang.

Munas ke-10 MUI diselenggarakan secara daring dan luring di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu hingga Jumat (27/11), dengan agenda penggantian kepengurusan periode 2015-2020, pembahasan berbagai fatwa keagamaan, serta penetapan sikap MUI terhadap berbagai isu.

Munas juga akan mengevaluasi kepengurusan periode 2015-2020, menyusun garis besar pedoman program kerja nasional 2020-2025, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, serta menetapkan sejumlah rekomendasi para ulama.

Baca juga: Munas MUI, Menag berpesan penguatan Islam moderat

Turut hadir dalam Munas ke-10 MUI di Hotel Sultan Jakarta antara lain Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya melalui video.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden & Wapres luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar