Gerindra: Pengganti Edhy di pemerintahan hak prerogatif presiden

Gerindra: Pengganti Edhy di pemerintahan hak prerogatif presiden

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah), berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (26/11/2020). ANTARA FOTO/Aditya P Putra

... posisi (Edhy Prabowo) sebagai menteri (di pemerintahan), itu adalah hak prerogatif presiden...
Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penentuan siapa pengganti Edhy Prabowo sebagai menteri kelautan dan perikanan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Kalau posisi (Edhy Prabowo) sebagai menteri (di pemerintahan), itu adalah hak prerogatif presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Partai Gerindra tidak akan mencampuri kebijakan presiden itu, siapa yang akan menggantikan Edhy setelah yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai menteri KKP setelah terjerat kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster.

Baca juga: Kronologi tangkap tangan Edhy Prabowo

Ia mengatakan lebih baik semua pihak menunggu kebijakan Presiden Jokowi terkait siapa yang ditunjuk sebagai pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia mengatakan pihaknya belum diajak berbicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut terkait pengganti Edhy Prabowo di posisi menteri KKP. "Tadi saya sudah sampaikan, itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," ujarnya.

Baca juga: Edhy Prabowo nyatakan mundur sebagai Menteri KKP dan Waketum Gerindra

Sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo dan beberapa orang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari (25/11).

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Baca juga: Edhy Prabowo miliki kekayaan Rp7,42 miliar

Terkait hal tersebut, KPK selanjutnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Sebagai penerima, yakni Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK, Siswadi (SWD), staf Edhy Prabowo, Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).

Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Edhy Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri sebagai menteri kelautan dan perikanan sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Gerindra pasca ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Baca juga: Partai Gerindra hormati proses hukum kasus Edhy Prabowo

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gerindra dan PKS tanggapi positif pernyataan Presiden soal bajak momentum krisis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar