DPR dukung diplomasi Presiden Jokowi di WEF

DPR dukung diplomasi Presiden Jokowi di WEF

Dokumentasi - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/aa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung inisiatif diplomasi Presiden Joko Widodo mengenai geopolitik dan ekonomi pada World Economy Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia.

"Pernyataan dan ajakan Pak Jokowi sangat relevan, Rabu (25/11) baru saja saya menerima delegasi Parlemen Korea Selatan dan mereka pun memiliki pandangan yang serupa terhadap Indonesia. Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Mrs Kim Sanghee menyatakan kepada DPR apresiasi terhadap UU Cipta Kerja dan meyakinkan bahwa investasi Korea Selatan ke Indonesia akan meningkat," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: DPR dukung penguatan kerja sama Indonesia-Korsel

Sebelumnya Presiden Jokowi mengajak masyarakat dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang inklusif dan membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya, serta mampu beradaptasi dan siap menghadapi krisis.

Azis menekankan pentingnya segala sektor pemerintahan untuk bersatu dalam mempromosikan peluang dan potensi investasi di Indonesia di era keterpurukan ekonomi dunia saat ini.

“Saya mengajak lintas kementerian untuk aktif menjalankan visi Presiden, ini tugas mulia dalam proses pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Baca juga: DPR: Indonesia miliki peluang maksimalkan transformasi ekonomi

Dia mengatakan, DPR selalu aktif dalam segala kesempatan untuk mempromosikan investasi di Indonesia, misalnya dilakukan dalam lewatan ke Ukraina sehingga neraca perdagangan Indonesia bisa stabil.

Menurut dia, penting persiapan dalam persaingan global dan stabilitas regional dengan menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil menyiapkan alat yang tepat seperti UU Cipta Kerja maupun diplomasi keberhasilan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) yang perlu dimanfaatkan dengan tepat.

“Saat ini kita punya UU Cipta Kerja dan baru saja Indonesia menyepakati RCEP sebagai alat untuk bersaing secara sehat sesuai dengan norma-norma ekonomi politik internasional," katanya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: UU Cipta Kerja harus dipahami secara utuh

Politikus Partai Golkar itu menilai alat tersebut harus mampu dimanfaatkan secara sebaik-baiknya karena jika tidak, kesempatan akan dimanfaatkan negara lain sehingga Pemerintah dan para pengusaha perlu lebih aktif dan kreatif.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi VIII DPR desak daerah barui data penerima PKH

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar