DK PBB kemungkinan tidak peduli terkait pembunuhan ilmuwan Iran

DK PBB kemungkinan tidak peduli terkait pembunuhan ilmuwan Iran

Angkatan bersenjata Iran membawa peti jenazah ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh saat upacara pemakaman dirinya di Teheran, Iran, Senin (30/11/2020). ANTARA/REUTERS/WANA/HO-Iranian Defense Ministry/djo/aa.

New York (ANTARA) - Hanya beberapa jam setelah pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran terkemuka, Teheran menuntut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk pembunuhan itu dan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab, tetapi para diplomat mengatakan seruan itu kemungkinan besar tidak diindahkan.

Setidaknya, 15 anggota badan PBB itu dapat membahas pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhri Zadeh pada hari Jumat di pertemuan tertutup jika seorang anggota meminta pertemuan semacam itu atau dapat menyetujui - dengan konsensus - sebuah pernyataan tentang masalah tersebut.

Tetapi duta besar Afrika Selatan untuk PBB, Jerry Matjila, presiden dewan untuk Desember, mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak ada anggota yang sejauh ini meminta untuk membahas pembunuhan ilmuwan tersebut atau Iran secara umum. Para diplomat juga mengatakan belum ada pembahasan tentang pernyataan itu.

Dewan Keamanan bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan memiliki kemampuan untuk mengizinkan tindakan militer dan menjatuhkan sanksi. Tetapi langkah-langkah tersebut membutuhkan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China.

Meskipun tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Fakhri Zadeh - dipandang oleh kekuatan Barat sebagai arsitek program senjata nuklir yang ditinggalkan Iran.

Sementara itu Iran telah menuduh Israel. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

Amerika Serikat secara tradisional melindungi Israel dari tindakan apa pun di Dewan Keamanan. Washington menolak berkomentar tentang pembunuhan ilmuwan tersebut.

Penyelidik PBB tentang eksekusi ekstra-yudisial, Agnes Callamard, mengatakan pada hari Jumat bahwa banyak pertanyaan seputar pembunuhan Fakhrizadeh, tetapi mencatat definisi pembunuhan yang ditargetkan di luar wilayah di luar konflik bersenjata.

Callamard mengatakan di akun Twitter miliknya bahwa pembunuhan semacam itu adalah "pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang melarang perampasan kehidupan secara sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan secara ekstrateritorial di masa damai."

Iran juga menyampaikan suratnya pada hari Jumat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebagai tanggapan, Guterres mendesak pengekangan dan mengutuk "pembunuhan atau pembunuhan ekstra-yudisial," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Sabtu.

Dewan Keamanan akan bertemu pada 22 Desember untuk pertemuan dua kali setahun mengenai kepatuhan dengan resolusi yang mengabadikan kesepakatan nuklir 2015 antara kekuatan dunia dan Iran, yang dihentikan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2018.

Setiap anggota dewan atau Iran dapat memilih untuk mengajukan pembahasan pembunuhan Fakhri Zadeh selama pertemuan itu.

Sumber: Reuters
 

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Upaya Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar