Artikel

Hari Bakti PU ke-75, sumbangsih PUPR bagi negeri di era Covid

Oleh Aji Cakti

Hari Bakti PU ke-75, sumbangsih PUPR bagi negeri di era Covid

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun ini menginjak usia ke-75 tahun. Di usianya tersebut, Kementerian PUPR tetap membuktikan bahwa sumbangsih pembangunan infrastruktur kepada bangsa dan negara Indonesia tak bisa dihentikan, kendati di tengah krisis pandemi Covid-19.

Ketika pandemi merebak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan Realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp75,63 triliun. Saat ini sudah dilakukan realokasi sebesar Rp37,3 triliun, sehingga pagu sementara sebesar Rp82,9 triliun dan proses realokasi anggaran masih terus berjalan secara bertahap.

Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32,4 persen atau senilai Rp26,9 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp82,9 triliun.

Sementara untuk kemajuan pembangunan fisik sebesar 31,61 persen. Pada periode yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama TA 2020 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2019 lalu adalah sekitar 25 persen.

Kemajuan penyerapan anggaran TA 2020 tersebut lebih cepat dari tahun 2019 tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019, dengan total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp58,8 triliun (termasuk Multiyears contract atau MYC lanjutan 643 paket senilai Rp16,9 triliun).

Tercatat hingga Juli, progres paket yang terkontrak sebanyak 4.685 paket atau 81,27 persen dengan nilai Rp47,8 triliun terdiri dari paket MYC, MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 938 paket senilai Rp7,6 triliun 13 persen masih dalam proses lelang dan sisanya 485 paket senilai Rp3,4 triliun atau 5,73 persen masih belum proses lelang.

Sedangkan yang terbaru, Kementerian PUPR berhasil melakukan lelang dini sebanyak 4.060 paket senilai Rp46,64 triliun dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021.

Gencar membangun 

Saat pandemi Covid-19 menyeruak di Tanah Air, Kementerian PUPR turut berkontribusi dalam mengendalikan pandemi tersebut dengan melakukan pembangunan rumah sakit-rumah sakit darurat di berbagai wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Perumahan telah menyiapkan 4 Tower Wisma Atlit Kemayoran untuk menjadi Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 yakni tower 1,3,6 dan 7. Pada Tower 7 dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit Utama yang terdiri dari IGD, ICU dan Ruang Rawat Inap. Kemudian Tower 6 akan digunakan untuk menampung pasien apabila pasien melonjak pada Tower 7.

Tidak hanya itu Kementerian PUPR juga melakukan langkah antisipatif dan perapihan tiga tower tambahan Wisma Atlet Kemayoran untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tambahan 3 tower tersebut digunakan untuk menambah daya tampung ruang pasien RS Darurat COVID-19 dan menyediakan hunian layak bagi tenaga dokter dan paramedis yang bertugas 24 jam di RS Darurat tersebut.

Rumah Sakit-Rumah Sakit Covid lainnya dibangun di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, seperti Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang, Kepulauan Riau, RS Akademi UGM di Yogyakarta, RS Covid-19 Kabupaten Lamongan, RSUD Biak Numfor Papua, dan sebagainya.

Tidak hanya membangun rumah sakit darurat khusus Covid-19, Kementerian PUPR juga turut serta menjaga daya beli masyarakat selama krisis Covid melalui program padat karya tunai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan Program Padat Karya Tunai dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Tujuan utama Program Padat Karya Tunai adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.

Tercatat hingga 26 November 2020, realisasi program padat karya tunai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah 93,46 persen senilai Rp4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Sedangkan untuk program padat karya tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku ) hingga Oktober 2020 telah menyerap lebih dari 7.000 tenaga kerja.

Sementara program Padat Karya Tunai bidang sumber daya air (SDA) mencapai Rp2,68 triliun dari pagu terlaporkan Rp3,14 triliun pada Oktober 2020.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga membantu para petani karet, dengan meningkatkan pembelian karet alam dari petani pada tahun ini sebesar Rp20 miliar.

Sebelumnya Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk membeli 10.000 ton karet. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli karet langsung dari petani di Provinsi Bengkulu sebagai upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti.

Tembus 101 persen

Pandemi Covid-19 juga tidak menghentikan Kementerian PUPR dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat realisasi penyaluran FLPP 2020 telah mencapai Rp10,61 triliun yang disalurkan ke 103.529 rumah, atau telah mencapai 101 persen.

Dengan demikian total realisasi penyaluran FLPP dari 2010 hingga 25 November 2020 adalah Rp54,98 triliun atau sebanyak 759.131 rumah.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, berdasarkan jenis bank syariah maka BRI syariah menempati posisi pertama tertinggi dalam menyalurkan dana FLPP 2020 sebanyak 11.647 unit , diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, NTB Syariah sebanyak 1.678 unit, Sumut Syariah 908 unit, Sulselbar Syariah 748 unit, Aceh Syariah sebanyak 732 unit, BJB Syariah sebanyak 664 unit, Kalsel Syariah sebanyak 605 unit, BNI Syariah 586 unit, dan Sumselbabel Syariah sebanyak 419 unit.

Jika ditelisik dari sisi bank konvensional, BTN masih menempati posisi tertinggi senilai 39.942 unit, dilanjutkan BNI sebanyak 13.313 unit, BRI sebanyak 4.956 unit, Mandiri sebanyak 2.593 unit, dan Arthagraha sebanyak 1.447 unit.

Sementara itu, dari sisi Bank Pembangunan Daerah, BJB menempati posisi tertinggi dengan penyaluran mencapai 5.262 unit.

Di Hari Bakti PU ke-75 yang jatuh pada Kamis (3/12) tahun ini, Kementerian PUPR terus bertekad untuk memastikan kontribusi sektor infrastruktur tak boleh terhenti walaupun terdapat pandemi Covid-19.

Di tahun penuh tantangan ini, Kementerian PUPR telah membuktikan dengan turut serta membantu penanganan Covid-19 melalui pembangunan rumah sakit darurat dan menjaga daya beli rakyat lewat program padat karya tunai yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja.

Tidak hanya itu Kementerian PUPR juga berhasil membuktikan bahwa pelayanan rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat FLPP terus berjalan, hingga menembus angka di atas 100 persen.

Selamat Hari Bakti PU ke-75 untuk Kementerian PUPR.



Baca juga: Kementerian PUPR lelang dini 4.060 paket infrastruktur 2021

Baca juga: Menteri PUPR gandeng arsitek rehabilitasi Kota Lasem mulai tahun depan

Baca juga: Kementerian PUPR: Penyaluran FLPP capai 101 persen per 25 November

 

Oleh Aji Cakti
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Relawan, wujud sumbangsih generasi muda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar