Pemerintah diminta lakukan diplomasi internasional terkait Papua

Pemerintah diminta lakukan diplomasi internasional terkait Papua

Ilustrasi - Presiden RI Joko Widodo disambut antusias oleh masyarakat saat melakukan kunjungan kerja dan meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua. (Foto: Intimewa/Dok)

Jakarta (ANTARA) -
Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi yang terjadi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.
 
"Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan," kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: AMP ajak semua elemen duduk bersama bahas otsus Papua

Baca juga: Ahmad Basarah sebut Benny Wenda terjebak dalam mimpi

Baca juga: Bamsoet: Pemerintah harus tindak tegas deklarasi Benny Wenda
 
Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional.
 
"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," tuturnya.
 
Peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
 
Pemerintah, kata Hery, juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi.
 
Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
 
Dikatakan Hery, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru.
 
Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan. Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional.
 
"Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua," ujar Hery.
 
Dilanjutkan pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut.

Baca juga: Menteri PPN: Pemerintah perkuat desain pembangunan di Papua

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah gunakan pendekatan kesejahteraan di Papua
 
Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.
 
"Memang perlu disadari bahwa problem kesenjangan ekonomi harus segera diselesaikan secara terintegrasi. Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya" paparnya.
 
Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi hazanah budaya nasional.
 
"Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh," demikian Hery Haryanto Azumi.

Baca juga: Pakar hukum sebut pemerintahan sementara Benny Wenda tak ada dasarnya

Baca juga: DPR: Pemerintah tegakan aturan secara objektif-terukur di Papua

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KKB tembak warga di Puncak Papua, TNI & Polri Siaga 1

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar