Wakil Ketua MPR: Antisipasi kerumunan pilkada dan libur akhir tahun

Wakil Ketua MPR: Antisipasi kerumunan pilkada dan libur akhir tahun

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-Aspri/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah mengantisipasi terjadinya kerumunan massa saat Pilkada Serentak 2020 dan rangkaian liburan akhir tahun yang berpotensi menciptakan kerumunan.

"Karena pada Desember 2020 merupakan bulan yang rawan terjadi kerumunan massa. Selain Pilkada Serentak pada Rabu (9/12), rangkaian liburan akhir tahun ini juga sangat berpotensi menciptakan kerumunan," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan, menghadapi kondisi tersebut memerlukan sejumlah perbaikan pengendalian agar para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi ancaman ledakan penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

Rerie berharap pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak dan masyarakat mampu menghadirkan strategi yang tepat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 yang hingga kini belum terlihat melandai grafik penularannya.

Dia menilai "ledakan" kasus positif COVID-19 yang berulang kali terjadi di Tanah Air seharusnya menjadi bahan evaluasi sejumlah langkah pengendalian yang dijalankan saat ini.

"Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi mencari-cari kesalahan pihak lain, karena penambahan kasus baru itu merupakan kesalahan bersama. Harus diakui kita belum mampu membuat masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran protokol kesehatan berada di peringkat teratas

Baca juga: Anggota DPR minta KPU pastikan seluruh logistik APD sampai di tiap TPS


Menurut dia, upaya evaluasi sejumlah langkah pengendalian COVID-19 di sejumlah daerah merupakan tindakan yang dibutuhkan saat ini.

Dia mengutip data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat pada Minggu (29/11) terjadi rekor penambahan kasus 6.267 dalam satu hari, pada Kamis (4/12) menjadi 8.369 kasus dalam sehari.

Rerie menilai pertambahan kasus positif COVID-19 terus berulang, hal itu sangat membutuhkan perbaikan strategi dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.

"Penambahan kasus baru COVID-19 dalam jumlah besar itu merupakan teguran keras bagi kita semua," katanya.

Dia meminta Pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar berkolaborasi untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak terjadi penularan lebih luas lagi.

Menurut dia, tren penambahan kasus baru yang terus meningkat, harus dihadapi bersama dengan membangun kesadaran kolektif antara pemerintah dan masyarakat, bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman yang serius.

"Hentikan kegaduhan politik agar semua pihak, terutama pemerintah bisa fokus mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19," katanya.

Politisi Partai NasDem itu berharap peran aktif dan keteladanan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik dalam menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Wakil Ketua MPR dorong sektor pariwisata bangkit di tengah pandemi

Baca juga: Ombudsman ingatkan KPU percepat distribusi logistik protokol kesehatan


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar, Kepri, dan Bengkulu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar