Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memulihkan ekonomi secara penuh dari tekanan akibat pandemi COVID-19 pada kuartal IV tahun ini maupun tahun depan.

“Resiliensi (kemampuan beradaptasi) diharapkan terjadi.... jadi tidak hanya sekadar bangkit tapi menjadi pulih ekonominya secara penuh dan ini adalah tantangan kita di kuartal IV dan tahun 2021,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menuturkan kondisi perekonomian saat ini telah mengalami pembalikan dari yang tadinya sangat tertekan menjadi lebih baik pada kuartal III sehingga pertumbuhannya meningkat meski masih di zona negatif.

Menurut dia, pembalikan ekonomi ini terjadi karena adanya dorongan pada berbagai program PEN tahun ini yang memakan anggaran hingga Rp695,2 triliun dengan enam fokus bidang.

Sri Mulyani menegaskan untuk menjaga momentum pembalikan menjadi pemulihan ini maka berbagai kebijakan pendorongnya harus diteruskan hingga tahun depan yakni tercermin melalui APBN 2021.

“Dari sisi terus memperbaiki kondisi perekonomian maka APBN 2021 menjadi penting,” katanya.

Baca juga: Sri Mulyani pantau efektivitas program PEN ke masyarakat dan ekonomi

Ia menyebutkan untuk tahun ini belanja mencapai Rp2.739,2 triliun sementara pendapatan diperkirakan Rp1.699,9 triliun sehingga defisitnya sebesar Rp1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

Sri Mulyani menuturkan kebijakan fiskal pada tahun ini akan diteruskan sampai tahun depan sehingga defisitnya masih di atas 3 persen yaitu 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp1.006,37 triliun.

Hal itu dilakukan karena pemerintah tetap fokus pada penanganan pandemi serta melanjutkan berbagai pembangunan sehingga belanja 2021 mencapai Rp2.705 triliun dengan pendapatan yang diperkirakan Rp1.746 triliun.

“Defisitnya masih cukup besar karena tahun depan temanya di seluruh dunia untuk kebijakan fiskal dan moneter jangan menarik atau mencabut kebijakan ini terlalu cepat karena ekonomi bisa jatuh lagi,” katanya.

Sementara itu, ia menjelaskan kebijakan strategis pemerintah tahun depan melalui APBN meliputi bidang pendidikan dengan anggaran Rp550,5 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun dan perlindungan sosial Rp421,7 triliun.

Kemudian bidang infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun, serta ICT Rp29,6 triliun dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat yang saat ini aktivitasnya bergantung pada internet.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah cadangkan Rp35,1 triliun vaksin-imunisasi COVID

“Prioritas dalam APBN 2021 adalah kombinasi antara tetap menjaga dan menangani pandemi namun di sisi lain mulai memulihkan ekonomi dan membangun kembali Indonesia,” tegasnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020