Apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan jiwa dan keamanannya tidak terjaminJakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan kasus kematian atau tewasnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 harus menjadi koreksi fundamental dan total bagi negara.
"Apalah artinya rakyat yang berdaulat jika keselamatan jiwa dan keamanannya tidak terjamin," kata Busyro saat jumpa pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
PP Muhammadiyah, kata Busyro, mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi dan koreksi ke depannya.
Baca juga: Enam pengikut Rizieq Shihab ditembak mati
Ia mengatakan organisasi Islam tersebut tidak hanya menyesalkan namun juga mengutuk terjadinya kekerasan itu. Apalagi, jika hal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Selama ini PP Muhammadiyah juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Polri tak boleh kalah hadapi ormas
Sejumlah peristiwa yang diadvokasi oleh PP Muhammadiyah selama ini menggambarkan negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan.
"Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat?," ujarnya.
Atas peristiwa itu, Busyro berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali atau diulang lagi. Selain itu, instansi kepolisian juga diminta dan dituntut menunjukkan kejujuran serta profesional.
Baca juga: Haedar Nashir serahkan wacana pembubaran FPI kepada negara
Terakhir, ia menyampaikan duka mendalam atas kematian enam anggota FPI.
"Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT serta keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan," kata dia.
Baca juga: Jokowi apresiasi peran Muhammadiyah pada kesehatan dan ekonomi
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
