Kementerian PUPR ingin pengembang-perbankan dukung perumahan komunitas

Kementerian PUPR ingin pengembang-perbankan dukung perumahan komunitas

Ilustrasi - Pekerja konstruksi. ANTARA/HO-Dok Kementerian PUPR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginginkan kalangan pengembang dan perbankan dapat mendukung pelaksanaan Program Perumahan Berbasis Komunitas karena dinilai masih banyak warga berpenghasilan tidak tetap yang memerlukan bantuan perumahan.

"Saat ini banyak komunitas di masyarakat yang masih membutuhkan bantuan perumahan. Kami berharap kalangan pengembang dan perbankan bisa memberikan bantuan maupun mendukung Program Perumahan Berbasis Komunitas," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Menurut Hidayat, masih banyak kendala yang dihadapi oleh kalangan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian layak, padahal mereka memiliki kemampuan untuk membeli rumah dengan melalui KPR.

Lebih lanjut, masih menurut Hidayat, banyak masyarakat yang lebih memiliki membeli rokok daripada membeli rumah. Dirinya mencontohkan, jika sehari masyarakat membeli rokok seharga Rp50.000, maka selama sebulan jika 30 hari maka sebenarnya dana yang dihabiskan cukup besar jika dikumpulkan yakni Rp1,5 juta.

"Padahal angsuran rumah subsidi pemerintah itu hanya sekitar Rp900.000 hingga Rp1 juta-an. Tentunya jika kita edukasi masyarakat untuk menabung untuk membeli rumah tentu mereka bisa mampu untuk membelinya meskipun dengan cara KPR," katanya.

Baca juga: Pakar: Skema perumahan berbasis komunitas relevan pada masa pandemi

Untuk mendorong agar komunitas masyarakat dapat memiliki rumah, imbuh Hidayat, dirinya berharap para pengembang perumahan dan perbankan bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut.

Hal itu dikarenakan pemerintah telah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Uang Muka (BUM).

Untuk pengembang, pemerintah juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan dan saluran drainase untuk perumahan bersubsidi pemerintah.

Adanya rumah bagi komunitas masyarakat kini juga menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19. Adanya rumah yang sehat dan nyaman meskipun ukurannya tidak terlalu besar juga membuat mereka lebih aman dan bisa menjaga pola hidup sehat.

"Kami juga sedang melaksanakan pilot project agar lebih banyak komunitas masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan program ini. Intinya bantuan ini harus tepat sasaran sebab harga rumah akan terus naik mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menerangkan perlu adanya mitigasi kepemilikan rumah bagi komunitas masyarakat. Hal itu dikarenakan pengembang dan perbankan memiliki rasa aman dalam menjalankan bisnisnya dan debitur yakni komunitas masyarakat bisa mengangsur rumah dengan baik.

Baca juga: PUPR ajak pemda-pengembang bangun perumahan berbasis komunitas

"Kami mendukung adanya Program.Perumahan Berbasis Komunitas. Tapi yang perlu adalah mitigasi mengenai debitur yang akan mengangsur kredit rumah bersubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses rumah," ujarnya.
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kementerian PUPR: Sebagian besar venue PON XX Papua siap 100 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar