Apindo : Belasan perusahaan di Jatim ajukan penangguhan UMK 2021

Apindo : Belasan perusahaan di Jatim ajukan penangguhan UMK 2021

Petugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri sosialisasi UMK 2021 di Kediri, Jawa Timur, Jumat (27/11/2020). UMK 2021 Kota Kediri naik Rp25 ribu dari sebelumnya Rp2.060.925,00 menjadi Rp2.085.924,76. ANTARA Jatim/ istimewa

Saya dapat laporan, banyak yang menyiapkan persyaratan penangguhan dan segera mengirim ke Pemprov. Jadi 14 itu info awal saja.
Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur Johnson Simanjuntak menyebutkan sedikitnya 14 perusahaan telah mengajukan penangguhan UMK 2021, dan berkasnya sudah masuk ke Pemprov Jatim.

"Saya dapat laporan, banyak yang menyiapkan persyaratan penangguhan dan segera mengirim ke Pemprov. Jadi 14 itu info awal saja," kata Johnson di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan secara menyeluruh tidak bisa menyebutkan berapa jumlah persis yang akan mengajukan penangguhan ke Pemprov Jatim, namun diperkirakan mencapai ratusan perusahaan.

Baca juga: Ini daftar UMK 2021 di 38 kabupaten/kota Jatim

Johnson mengakui sebelum ada COVID-19 dengan penetapan UMK 2020, sudah ada ratusan perusahaan  mengajukan penangguhan, dan belum mendapat respons.

"Kemarin saja, sebelum COVID-19 dengan UMK 2020, sudah ada ratusan kok yang mengajukan. Jadi mereka sedang mempersiapkan kembali untuk 2021," katanya.

Ia mengatakan pengajuan penangguhan itu didasari belum adanya kepastian hukum, khususnya untuk sistem penetapan upah, sebab tidak sesuai lagi dengan aturan.

Baca juga: Enam provinsi naikkan UMP 2021

Kepastian hukum, kata dia, bagi pengusaha di Jatim telah menjadi masalah sejak dulu, dan hal ini mempengaruhi pola pikir pengusaha.

"Beberapa tahun terakhir ini, pengusaha hanya butuh kepastian hukum saja. Nah, kami ini dalam sistem penetapan upah sudah tidak lagi sesuai dengan aturan," ujar Jonhson yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur

Apindo Jatim, kata dia, juga tidak berhak melarang pengusaha merelokasi tempat usahanya ke luar Jatim, karena itu hak masing-masing pengusaha.

Sebelumnya, Pemprov Jatim menyampaikan bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk lima daerah di ring 1 mengalami kenaikan Rp100 ribu dibandingkan 2020.

Kelima daerah tersebut yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Penetapan UMK itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2021 yang ditandatangani Khofifah Indar Parawansa tertanggal 21 November 2020.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemprov Jatim umumkan UMK 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar