Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Rahminingrum di Kendari Kamis mengatakan apabila nantinya vaksin COVID-19 telah siap didistribusikan ke berbagai daerah, Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan peruntukkan vaksin tersebut kepada nakes yang dianggap paling berisiko tertular.
Baca juga: Gus Jazil: Presiden jadi pengguna pertama bukti vaksin COVID-19 aman
"Sekarang (vaksin) masih dalam tahap verifikasi atau pengujian (uji lab) dari Badan POM. Siapa prioritas untuk divaksin? Itu adalah tentunya populasi yang paling berisiko tertular, dalam hal ini pemerintah memprioritaskan untuk tenaga kesehatan," kata Rahminingrum.
Sementara itu, terkait berapa jumlah vaksin yang akan didistribusi ke Kota Kendari, ia menyampaikan, sejauh ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Baca juga: Kemarin, vaksin COVID-19 gratis hingga mobile lab BSL 2 varian bus
Sebelumnya Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan siap mendukung program pemerintah pusat dalam melakukan vaksinasi COVID-19.
Kata Sulkarnain, peran pemerintah daerah terkait vaksin hanya sebatas mendukung pemerintah pusat dari sisi mensukseskan program tersebut sehingga masyarakat mau terlibat dalam pemberian vaksin nantinya.
Baca juga: Yang harus Anda tahu soal efek samping vaksin COVID-19
"Makanya kita akan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga nanti kalau vaksinnya sudah ada, masyarakat tidak menolak untuk divaksinasi. Karena ini penting untuk mencegah penularan COVID-19," kata Sulkarnain.
Dijelaskannya, pengadaan vaksin COVID-19 yang akan dimulai awal tahun 2021 bukanlah kebijakan pemerintah daerah, melainkan program pemerintah pusat, sehingga tidak masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
"Vaksin memang diprogramkan dari pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Jadi tidak ada anggaran khusus vaksin yang disiapkan daerah di pembahasan APBD 2021, ujar Sulkarnain.
Sementara itu, terkait jumlah vaksin yang akan didapatkan Kota Kendari, ia mengaku belum mendapat informasi atau arahan dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kendari Subhan mengatakan bahwa dalam pembahasan APBD tahun 2021, pihaknya tidak membahas soal pengadaan vaksin, ataupun anggaran khusus yang disiapkan untuk mendapatkan vaksin tersebut.
"Sejak rapat biasa antara DPRD dan pemerintah kota hingga rapat paripurna tidak ada pembahasan kalau vaksin yang akan mengadakan adalah pemerintah daerah," kata Subhan.
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari mencatat hingga 16 Desember 2020 jumlah kasus positif sebanyak 3.663 orang, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.379 orang, 236 orang masih dalam perawatan isolasi atau karantina dan 48 orang dinyatakan meninggal dunia.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
