Pemda diminta beri sanksi penyelenggara kegiatan penyebab kerumunan

Pemda diminta beri sanksi penyelenggara kegiatan penyebab kerumunan

Petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja menutup jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020), untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerumunan pada era adaptasi kebiasaan baru. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang.

"Berikan juga sanksi kepada pihak yang menyelenggarakan kerumunan," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito sebagaimana dikutip dalam siaran pers Satuan Tugas yang diterima di Jakarta pada Jumat.

"Saya juga meminta kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai protokol kesehatan yang sudah ditentukan, hindari kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melindungi diri sendiri dan orang terdekat dari penularan COVID-19," ia menambahkan.

Pemerintah dan satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah, ia mengatakan, harus membubarkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Wiku menjelaskan bahwa meski masih ada pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, namun secara keseluruhan ketaatan warga menjalankan protokol kesehatan pada 13 Desember 2020 sudah membaik berdasarkan peta zonasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Peta zonasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencakup zonasi kepatuhan memakai masker dan zonasi kepatuhan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. 

Menurut hasil pemantauan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah dan para relawan dalam zona kepatuhan memakai masker ditemukan hampir 17 juta orang yang patuh di 6,5 juta titik pantau di seluruh Indonesia dalam sepekan terakhir.

"Terdapat perkembangan yang positif, untuk kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan di bawah 60 persen atau disebut tidak patuh, jumlahnya mengalami penurunan," katanya.

Menurut hasil pemantauan, tempat dengan tingkat ketidakpatuhan memakai masker tinggi meliputi restoran/kedai (29,4 persen), lingkungan rumah (20,4 persen), tempat olahraga publik (19 persen), dan jalan umum (15,6 persen).

Sementara itu, menurut zonasi kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, daerah dengan tingkat kepatuhan di bawah 60 persen jumlahnya sudah menurun dari pekan lalu.

Dalam peta zonasi, tempat kerumunan dengan tingkat ketidakpatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan tertinggi di antaranya mal (19,3 persen), restoran/kedai (18,1 persen), lingkungan rumah (15,7 persen), tempat olahraga publik (14,8 persen), dan tempat wisata (14,2 persen).

"Tentunya capaian positif ini terus dijaga dan ditingkatkan sebagai upaya pencegahan dan penularan COVID-19. Pimpinan daerah dan Satgas COVID-19 daerah untuk terus memonitor dan melakukan penegakan disiplin kepada masyarakat, dan lokasi-lokasi dengan ketidakpatuhan memakai masker, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Wiku.


#satgaacovid19
#ingatpesanibujagajarak


Baca juga:
Mahfud siap bertanggung jawab atas kasus kerumunan massa Rizieq
Yogyakarta petakan titik kerumunan selama libur akhir tahun


Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Rawan sebaran COVID-19, pusat perbelanjaan jadi atensi Satgas NTB

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar