Jakarta (ANTARA) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  segera merealisasikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) angkutan perairan di Kepulauan Seribu sehingga mempermudah masyarakat bermobilisasi.

Ketua DTKJ Harris Muhammadun 
mengharapkan BLUD angkutan perairan/kapal di Kepulauan Seribu dapat terjangkau layaknya layanan TransJakarta di darat.

"Kalau di darat TransJakarta ada bus, nah untuk di air ya mungkin ada bus air atau kapal. Kapal- kapal itu nanti tergabung dalam satu BLUD, kayak dulu TransJakarta awalnya BLUD," kata Harris di Jakarta, Selasa.

Ia meminta BLUD angkutan umum segera direalisasikan karena masyarakat di Kepulauan Seribu cukup kesulitan atas tingginya biaya mobilisasi dari satu pulau ke pulau lainnya.

"Bayangkan kalau masyarakat Kepulauan Seribu mau naik transportasi harus sampai Rp 40.000. Kalau pulang-pergi Rp80.000. Kita yang di darat cuma Rp3.500, kan ini tidak adil," kata Harris mencontohkan ketimpangan biaya operasional mobilisasi antara di Kepulauan Seribu dan di wilayah darat kota Jakarta.

Baca juga: DKI minta DTKJ kaji transportasi ramah disabilitas masuk kurikulum
Baca juga: MRT Jakarta raih penghargaan platinum dalam DTKJ Awards 2020
Ketua DTKJ 2020-2023 Harris Muhammadun di Kantor DTKJ, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Sebenarnya perancangan BLUD angkutan perairan di Kepulauan Seribu sudah dalam tahap pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Namun dalam pembahasan itu belum diputuskan terkait pembentukan BLUD baru atau pemberian penugasan kepada BUMD yang bergerak di sektor transportasi umum.

Meski demikian, Harris optimis menargetkan BLUD angkutan perairan di Kepulauan Seribu sudah terealisasi pada 2021.

Untuk mempercepat realisasi penyediaan transportasi umum yang terjangkau di Kepulauan Seribu maka DTKJ merencanakan lomba terkait kondisi transportasi perairan di Kepulauan Seribu.

Di awal tahun dia mau mengadakan lomba untuk jurnalis tulis atau foto mengenai transportasi berkeadilan di Kepulauan Seribu. "Hasilnya nanti sebagai pengingat kita, kalau kita punya 'PR' loh. Kalau kita itu belum bisa adil (menyediakan transportasi di perairan yang terjangkau)," ujar Harris.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020