"Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi secara menyeluruh sekaligus mencegah segala bentuk komersialisasi fasilitas kesehatan pada masyarakat," kata Saleh saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2020 DPP PAN, di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Fraksi PAN sejak Desember 2020 telah menyuarakan agar vaksin COVID-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Baca juga: Izin darurat vaksin COVID-19 memasuki tahap penyelesaian, sebut BPOM
Menurut dia, aspirasi itu disampaikan secara formal di dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah dan juga melalui advokasi publik di berbagai media yang ada.
"Dalam konteks itu, PAN memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang disuarakan Partai Amanat Nasional sebelumnya," ujarnya.
Namun dia mengingatkan pemerintah untuk tetap menjamin keamanan, mutu, dan efikasi vaksin sebelum digunakan dengan melakukan berbagai tahapan uji klinis yang dipersyaratkan.
Menurut dia, PAN juga mendesak Badan POM untuk mengedepankan independensi dan integritas dalam melakukan pengujian sebelum mengeluarkan "emergency use authorization".
Baca juga: Indonesia upayakan pertukaran data ilmiah terkait vaksin COVID-19
"Terkait aspek kehalalan, PAN mengingatkan pemerintah agar jaminan kehalalan vaksin menjadi perhatian utama. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tetap menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam lainnya dalam rangka pemantauan dan pemeriksaan terhadap kehalalan vaksin tersebut," katanya.
Menurut dia, dengan adanya jaminan kehalalan vaksin, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mendukung penuh program vaksinasi yang diagendakan pemerintah.
Selain itu, Saleh juga menyoroti pengadaan vaksin, pemerintah harus bersikap transparan dan terbuka, terkait proses pengadaannya, harga, logistic, distribusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program vaksinasi.
Baca juga: DPR: Vaksin gratis bentuk pemerintah hadir untuk rakyat
Baca juga: PMI: Satu juta vaksin sehari bisa terwujud jika dikerjakan bersama
Baca juga: KPK berikan 20 rekomendasi terkait penanganan COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
