DPR minta pemerintah perkuat keamanan bawah laut

DPR minta pemerintah perkuat keamanan bawah laut

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ss/ama/aa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, meminta pemerintah khususnya TNI AL dan Badan Keamanan Laut perkuat keamanan bawah laut Indonesia.

Hal itu dikatakannya setelah ditemukan drone pengintai yang diduga milik China yang berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta pemancar jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: DPR apresiasi PDRM ungkap pelaku pembuat parodi Indonesia Raya

Ia mengatakan, keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.

"Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujarnya.

Ia mengatakan, kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan itu merupakan tindakan ilegal.

Baca juga: Kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Malut disorot

Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada China.

"Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca-lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing.

Menurut dia, jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Ekonomi Indonesia berpeluang pulih pada 2021

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Baleg DPR: Ada pertentangan ideologi bahas RUU PKS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar