Ketua DPD ingin pemerintah usut pemilik "seaglider" temuan nelayan

Ketua DPD ingin pemerintah usut pemilik "seaglider" temuan nelayan

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/Sigit Pinardi

Ada potensi spionase dari 'seaglider' yang belum teridentifikasi milik siapa itu.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengatakan pemerintah harus mengusut pemilik pesawat nirawak bawah laut atau seaglider yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, 26 Desember 2020.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas mata-mata atau spionase dari negara lain.

"Ditemukannya pesawat nirawak bawah laut atau seaglider di laut Kabupaten Selayar tidak bisa disepelekan. Ada potensi spionase dari seaglider yang belum teridentifikasi milik siapa itu. Indonesia harus waspada," ujar LaNyalla kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Penemuan "drone", Kasal sebut "seaglider" untuk riset bawah laut

Sebelumnya, TNI AL mendapat informasi tentang seorang nelayan menemukan benda asing saat sedang memancing. Nelayan tersebut kemudian melaporkannya kepada babinsa. Benda asing tersebut akhirnya dibawa ke Koramil untuk diteliti oleh TNI AL.

Dari hasil penelitian TNI AL, diketahui benda asing di Selayar tersebut merupakan seaglider yang terbuat dari aluminium dengan dua sayap dan baling-baling (propeller), sirip tunggal pada ekor, serta antena belakang.

Pesawat nirawak bawah laut itu juga memiliki instrumen kamera. Dua sayap seaglider masing-masing berukuran 50 cm dengan panjang bodi 225 cm dan panjang propeller 18 cm, serta panjang antena 93 cm.

LaNyalla menggarisbawahi mengenai tidak terdeteksinya kepemilikan seaglider yang ditemukan nelayan di Selayar.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera melakukan penyelidikan, apalagi seaglider itu ditemukan di jalur perairan tersibuk di Indonesia.

Ia juga menyoroti tentang adanya dua pesawat nirawak pengintai lainnya yang ditemukan di dekat Selat Sunda dan wilayah Lombok.

"Pada seaglider yang ditemukan di Selayar, tidak ditemukan ciri-ciri perusahaan negara pembuatnya. Hal itu yang harus terus ditelusuri dan pemerintah harus mengusut sampai diketahui siapa pemiliknya," kata LaNyalla.

Baca juga: Hikmahanto minta Kemlu tegas terhadap negara pemilik drone bawah laut

LaNyalla menekankan, "Kalau ini merupakan aktivitas pengintaian, Indonesia harus segera mengambil langkah."

Menurut LaNyalla, seaglider banyak untuk keperluan survei atau pencarian data oseanografi di laut yang bisa diakses dari jarak jauh. Alat itu juga bisa untuk industri maupun keperluan pertahanan.

Untuk industri, seaglider bisa digunakan mulai dari keperluan pengeboran hingga mencari ikan. Sementara itu di bidang pertahanan, seaglider untuk mendapatkan data-data militer, bahkan sebagai pembuka jalan kapal selam agar mampu berjalan tanpa ketahuan.

"Jika seaglider itu ternyata milik negara lain, Indonesia patut curiga adanya kegiatan mata-mata yang dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bisa mengirimkan nota diplomatik keberatan Indonesia kepada negara pemilik seaglider," kata wakil rakyat  asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu.

LaNyalla juga menyebut penemuan pesawat nirawak di bawah laut menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Baca juga: DPR minta pemerintah perkuat keamanan bawah laut

Ia meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadikan temuan itu sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut.

"Kemenhan harus segera memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan teritori, baik itu di darat, laut, maupun udara, agar tidak ada lagi drone tak dikenal masuk di wilayah Indonesia," kata LaNyalla.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ahli Hukum Laut : Sistem pertahanan bawah laut harus ditingkatkan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar