Ekonom: PSBB Jawa-Bali jadi faktor pendorong pemulihan ekonomi

Ekonom: PSBB Jawa-Bali jadi faktor pendorong pemulihan ekonomi

Petugas medis bersiap melakukan tes usap COVID-19 secara lantatur atau layanan tanpa turun di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

langkah PSBB ini seperti pil pahit di awal untuk bisa sembuh lebih cepat
Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pemulihan ekonomi nasional.

“Sebenarnya PSBB ini justru bisa menjadi faktor pendorong proses pemulihan ekonomi di tahun ini,” kata Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Yusuf menjelaskan hal ini dapat terjadi karena proses pemulihan ekonomi akan berjalan lambat jika kasus COVID-19 terus meningkat sehingga pemberlakuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota merupakan langkah yang tepat.

“Oleh karena itu langkah PSBB ini seperti pil pahit di awal untuk bisa sembuh lebih cepat. Dalam artian proses pemulihan ekonomi bisa lebih cepat,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menegaskan vaksinasi dan kebijakan disiplin 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun juga tidak kalah penting dalam mendukung percepatan pemulihan.

“Tidak kalah penting yaitu menambah kapasitas tes, melakukan tracing dan isolasi yang lebih agresif,” tegasnya.

Tak hanya itu, Yusuf mengingatkan pemerintah untuk juga memperhatikan bidang perlindungan sosial seiring dengan pemberlakuan PSBB pada awal tahun ini.

“Perlindungan sosial juga penting untuk diperhatikan apalagi mengingat di awal tahun ini pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan PSBB,” ujarnya.

Hal senada turut disampaikan oleh Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, yang menyatakan PSBB harus diimbangi dengan percepatan dari pencairan bantuan khususnya bantuan sosial.

Menurut Bhima, percepatan pencairan anggaran bantuan sosial harus dilakukan dalam rangka menjaga agar angka kemiskinan tidak mengalami lonjakan akibat aktivitas masyarakat yang lebih terbatas.

“Belajar dari tahun lalu yang masih pencairannya business as usual, nah ini harusnya di Januari sudah mulai dikebut pencairannya khususnya bansos,” tegasnya.

Baca juga: CORE: Penanganan kesehatan kunci dorong pemulihan ekonomi 2021
Baca juga: Menko Airlangga optimistis ekonomi RI tetap tumbuh meski ada PSBB
Baca juga: Pengusaha khawatirkan rencana "rem darurat" di Jakarta

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pengamat: Beda istilah pembatasan sosial bukan berarti beda esensi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar