YLKI: Kepuasaan pada BPJS Kesehatan baru terfokus pada kelompok PBI

YLKI: Kepuasaan pada BPJS Kesehatan baru terfokus pada kelompok PBI

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. (ANTARA/Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan survei yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait kepuasan layanan hingga menyentuh nilai 85 baru terfokus kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI).

"Sebab, selama ini kelompok PBI, yakni orang yang terpinggirkan tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, namun ketika ada JKN-KIS mereka bisa mengakses sehingga tingkat kepuasannya sangat tinggi," kata dia saat diskusi virtual dengan tema "Jadikan Aku Sehat, Indonesia akan Kuat" yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Namun, bila survei tingkat kepuasan layanan kesehatan itu ditanyakan kepada peserta mandiri dan penerima upah maka tingkat kepuasan akan menurun.

"Mereka menganggap JKN sebuah mekanisme yang belum siap diimplementasikan dan mereka belum puas," kata Tulus.

Baca juga: KSPI sebut baru 16 juta pekerja formal terdaftar BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS Kesehatan sebut persoalan data kepesertaan JKN-KIS sudah tuntas


Selain itu, Tulus juga menyinggung masih banyak masyarakat di Tanah Air yang belum mengerti tentang JKN-KIS termasuk kelebihan dan kekurangan program kesehatan itu.

"Jadi banyak masyarakat yang marah karena merasa tidak memakai atau menggunakan tapi disuruh membayar iuran," katanya.

Solusinya, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai suatu produk atau program harus lebih diperkaya termasuk apa itu JKN-KIS, asuransi sosial dan lainnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung beberapa persoalan mendasar kesehatan di Tanah Air di antaranya infrastruktur, baik itu rumah sakit maupun pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Ada yang sudah siap, namun ada juga yang belum sehingga perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, aspek sumber daya manusia juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan bersama. Sebagai contoh, ketidakmerataan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis di daerah.

Bahkan, secara pribadi ketika ia berkunjung ke Sulawesi Barat salah seorang Bupati berkeluh kesah kesulitan merekrut dokter spesialis karena tidak ada yang mendaftar.

"Ini ironi, dimana ia dibutuhkan tapi tidak ada yang mendaftar," katanya.*

Baca juga: RS Ainun Habibie raih penghargaan kinerja terbaik dari BPJS Kesehatan

Baca juga: Kenaikan proporsi iuran peserta kelas 3 BPJS diikuti penambahan bansos

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

BPJS Kesehatan-KPK jalin sinergi pemberantasan korupsi program JKN-KIS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar