Pemerintah bangun 3.050 hunian korban gempa di Sulteng pada 2021-2022

Pemerintah bangun 3.050 hunian korban gempa di Sulteng pada 2021-2022

Seorang pengendara sepeda motor melintas di kompleks hunian tetap Balaroa, Kota Palu, Rabu (24/6/2020). ANTARA/Adha Nadjemuddin.

Proses pelelangan hingga kegiatan konstruksi dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dua tahun
Palu (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan sebanyak 3.050 unit hunian tetap untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2022.

"Periode 2021-2022 kami menargetkan kurang lebih 3.050 hunian tetap menyasar Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, yang merupakan daerah terdampak parah bencana pada 28 September 2018 lalu," kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Kementerian PUPR Rezki Agung yang dihubungi dari Palu, Sulteng, Selasa.

Baca juga: Kementerian PUPR siap bangun 1.005 hunian tetap di Sulteng

Dia menjelaskan, proses pelelangan hingga kegiatan konstruksi dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dua tahun.

Menurut dia, tahun ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi korban bencana, karena warga penyintas telah melewati dua tahun pascabencana dan masih separuh dari mereka yang mendapat hunian.

"Warga penyintas sudah pasti ingin segera tinggal di tempat yang lebih nyaman, maka dari itu kami harus bekerja keras untuk mewujudkan harapan korban bencana," ujar Agung.

Lebih lanjut, menurut dia, Kota Palu masuk tahap pertama skema program relokasi mandiri sejak dimulai tahun 2020 dan pihaknya telah mengakomodasi 160 warga terdampak bencana (WTB) dan saat ini proses pembangunan sedang berjalan.

Hunian yang dibangun menggunakan konsep risa dengan struktur bangunan yang dirancang khusus tahan gempa.

"Skema relokasi mandiri merupakan solusi terhadap keterbatasan lahan relokasi yang berasal dari hibah atau pun pembelian lahan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan hunian tetap komunal," ucap Agung.

Guna mendukung program tersebut, pihaknya telah menyediakan fasilitator yang ditugaskan mendata kesiapan lahan masyarakat untuk pembangunan hunian tetap mandiri yang ikut dalam skema ini, serta proses pendampingan, termasuk perekrutan kembali fasilitator oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan kementerian PUPR sebanyak 105 orang.

"Syarat lahan hunian tetap mandiri yakni lahan memenuhi tiga kriteria yaitu akses jalan, akses listrik dan akses air bersih. Saat ini fasilitator kami berjumlah 84 orang sedang bekerja di lapangan," ujar Agung.

Baca juga: PUPR sebut pemenuhan hunian layak makin mendesak akibat pandemi
Baca juga: PUPR targetkan hunian korban bencana di Palu tuntas akhir 2020

Pewarta: Muhammad Arshandi/Moh Ridwan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

PUPR dan Hutama Karya bantah penghentian pembangunan tol Padang-Pekanbaru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar