Epidemiolog sayangkan Anggota DPR tolak vaksinasi COVID-19

Epidemiolog sayangkan Anggota DPR tolak vaksinasi COVID-19

Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri. (ANTARA/Istimewa)

Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin
Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri menyayangkan sikap Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang secara tegas menolak vaksinasi COVID-19 saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini," kata Defriman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Seharusnya, sebagai wakil rakyat apalagi memiliki latar belakang keilmuan di bidang kesehatan, Ribka bisa membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat.

Baca juga: Satgas : Tidak ada kepala daerah yang tolak vaksin COVID-19

Menurut dia, tanggapan politikus PDI-P terkait dampak vaksin kaki gajah dan vaksin polio yang pernah terjadi di Indonesia tidak bisa digeneralisasi.

Sebab, efek samping yang terjadi pada beberapa orang tersebut bisa saja karena kesalahan prosedur atau kesalahan skrining awal.

Sebagai seorang epidemiolog ia berpandangan seharusnya Ribka yang juga wakil rakyat di Senayan ikut mendorong suksesnya vaksinasi di Tanah Air.

Baca juga: Wapres: Tak ada alasan untuk tolak vaksin COVID-19

"Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan," kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut.

Jika tahap pertama sukses, maka ke depannya akan lebih sistematis. Namun, jika tenaga kesehatan takut atau anggota DPR menolak divaksin maka masyarakat juga bisa menolak.

Baca juga: PBNU tolak tegas kampanye anti-vaksin COVID-19

Sebelumnya Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin. Hal itu ia sampaikan di depan Menteri Kesehatan pada rapat kerja pada Selasa (12/1).

Bahkan, jika Pemerintah DKI Jakarta mengenakan sanksi kepadanya karena menolak divaksin, ia siap membayar meskipun harus menjual hartanya.

Baca juga: Denda Rp5 juta bagi warga DKI tolak vaksinasi COVID-19

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komisi IX berharap tak ada perilaku diskriminatif bagi WNI yang diobservasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar