Indonesia akan lawan proteksionisme berkedok kampanye lingkungan

Indonesia akan lawan proteksionisme berkedok kampanye lingkungan

Dokumentasi - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB secara virtual pada Kamis (3/12/2020). (HO-Kemlu RI)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia akan melawan segala aksi proteksionisme dagang berkedok kampanye melindungi lingkungan yang dilakukan oleh negara atau kelompok lain, kata Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar saat membuka diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis.

Menurut Mahendra, banyak kampanye hitam yang saat ini masih ditujukan ke beberapa produk ekspor Indonesia, misalnya kelapa sawit, merupakan upaya untuk menghindari kompetisi pasar dan melindungi komoditas dalam negeri di wilayah tertentu.

"Pemerintah Indonesia menentang segala bentuk proteksionisme yang dilakukan dengan menggunakan alasan lingkungan," kata Mahendra pada acara seminar bertajuk Vegetable Oil Sustainability: Opportunities for Increased Two Way Trade, yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Stockholm pada Kamis.

Ia memperingatkan bahwa aksi semacam itu dapat mengancam berbagai perjanjian dagang di tingkat dunia yang telah diteken oleh banyak negara. Tidak hanya itu, aksi tersebut juga dapat menghambat upaya pemerintah dan pelaku usaha yang ingin menciptakan keberlanjutan di sektor dagang.

"Misalnya kasus minyak kelapa sawit, (kenyataannya, red) mayoritas kelapa sawit telah tersertifikasi dan berkelanjutan mengingat adanya sistem pengawasan ketat yang berlangsung di (tiap lini, red),"  kata Mahendra kepada para peserta, yang terdiri atas perwakilan pemerintah Indonesia dan Swedia, pelaku usaha, serta akademisi.

Mahendra pun menyayangkan diskriminasi atas kelapa sawit masih dapat ditemukan pada berbagai jenis kampanye hitam yang ditemukan di level masyarakat sampai pemerintah. Padahal, masalah lingkungan tidak hanya ditemukan pada produksi kelapa sawit, tetapi juga komoditas lainnya, misalnya rapeseed -- minyak nabati yang dibuat dari beberapa tumbuhan bermarga Brassica.

"[...] misalnya saja, ada beberapa kasus pencemaran tanah dan air di Eropa karena perkebunan rapeseed," sebut dia.

Terkait itu, Mahendra pun mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama dan membahas solusi yang komprehensif untuk memastikan industri minyak nabati dapat sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelindungan terhadap lingkungan.

"Tukar pikiran antara negara-negara dan wilayah penghasil minyak nabati (dibutuhkan, red) demi mencegah adanya aksi sepihak yang dilakukan dengan cara memilih isu/masalah lingkungan tertentu (yang dapat mendukung kepentingan negara/kelompok tertentu, red)," kata wakil menteri luar negeri RI itu. 

Oleh karena itu, Mahendra menyambut baik terbentuknya kelompok kerja bersama antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (EU) untuk sektor minyak nabati pada awal tahun ini.

Menurut dia, kelompok kerja bersama itu dapat mewadahi kepentingan pemerintah serta para pelaku usaha di Asia Tenggara dan Eropa menciptakan iklim dagang minyak nabati yang adil, setara, dan sehat.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memasok sebagian besar kebutuhan kelapa sawit dunia. Sementara itu, Uni Eropa merupakan pemasok terbesar kedua untuk rapeseed dunia.

Baca juga: EU sebut Indonesia sukses ekspor lebih banyak minyak sawit pada 2020

Baca juga: RI lancarkan enam alternatif kebijakan respon Uni Eropa soal sawit


 

Melawan kampanye hitam sawit Indonesia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar