Pemprov Papua-Jerman tanda tangani kesepahaman cegah korupsi

Pemprov Papua-Jerman tanda tangani kesepahaman cegah korupsi

Tangkapan layar penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Papua dan Pemerintah Republik Federal Jerman terkait pencegahan korupsi. ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua.

GIZ telah mendukung Pemerintah Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak 2007
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ menandatangani nota kesepahaman secara virtual terkait pencegahan korupsi guna mewujudkan good government.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Jumat, mengatakan Pemerintah Jerman melalui GIZ telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak 2007 dalam proyek kerja sama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).

"Fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021, di mana pada fase ini Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan," katanya.

Menurut Doren, berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, di antaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerja sama dengan Seknas Fitra), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul antikorupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.

"Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Ada banyak kendala teknis baik masalah sumber daya manusia, teknologi atau pun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik," katanya lagi.

Dia menambahkan, khusus organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo.
Baca juga: KPK kawal aksi pencegahan korupsi di Papua melalui aplikasi JAGA
Baca juga: KPK evaluasi progres pencegahan korupsi di Papua Barat

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Atasi konflik bersenjata, Pemprov Papua akan bentuk tim tanggap darurat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar