KPK konfirmasi Sekjen Kemensos proses pengadaan bansos Jabodetabek

KPK konfirmasi Sekjen Kemensos proses pengadaan bansos Jabodetabek

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras perihal proses pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos.

Sebelumnya, penyidik KPK pada Kamis (14/1) telah memeriksa Hartono sebagai saksi untuk tersangka mantan Mensos Juliari Peter Batubara (JPB) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB dan kawan-kawan, Hartono Laras didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KPK panggil Sekjen Kemensos Hartono Laras

KPK pada Kamis (14/1) juga telah memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yaitu wiraswasta Muhammad Rakyan Ikram serta dua saksi dari unsur swasta masing-masing Helmi Rifai dan Raditya Buana.

Ali mengatakan saksi Muhammad Rakyan Ikram didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos.

Selanjutnya, Helmi Rifai dikonfirmasi terkait proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang diperoleh saksi sebagai salah satu distributor paket bansos wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos.

"Raditya Buana didalami pengetahuannya terkait adanya aktivitas penukaran uang dalam bentuk mata uang asing yang diduga untuk keperluan tersangka JPB," kata Ali.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta.

Baca juga: Kemensos pastikan penyaluran bansos 2021 sesuai jadwal

Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Untuk "fee" tiap paket bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos.

Baca juga: KPK konfirmasi Dirjen Linjamsos soal penentuan rekanan proyek bansos

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tri Rismaharini, Menteri Sosial baru pilihan Presiden Jokowi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar