Pemerintah fokus tanggap darurat bencana di berbagai wilayah

Pemerintah fokus tanggap darurat bencana di berbagai wilayah

Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau bencana tanah longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Dalam kunjungannya tersebut, Menko PMK Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merehabilitasi lahan di lokasi bencana longsor Cimanggung. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan akan fokus pada tanggap darurat bencana seiring terjadinya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

"Untuk sementara kita akan fokus di tanggap darurat, baik terlibat langsung maupun tidak. Penanganan juga akan terus dilakukan sambil kita petakan kekuatan dukungan dari masing-masing kementerian lembaga apa yang bisa kita lakukan," tutur Menko PMK Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy langsung memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dalam rangka tanggap darurat bencana. Menko PMK menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan guna menyatukan kekuatan dukungan dari kementerian/lembaga, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Dia meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terus memperbarui pemetaan terhadap kondisi di lapangan. Sehingga hal-hal apa saja yang dibutuhkan dapat segera dikoordinasikan ke kementerian lembaga terkait.

Baca juga: Gubernur Bengkulu galang donasi untuk bencana Kalsel dan Sulbar

Baca juga: Polisi patroli perbatasan Sulteng-Sulbar antisipasi penjarahan bantuan


Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

"Mohon keterlibatan KPPPA diperkuat, lalu BNPB setelah mengumpulkan informasi dari kementerian lembaga agar dijelaskan pola komando di lapangan seperti apa termasuk apa saja yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana," kata Menko PMK.

Lebih lanjut, kata Menko, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi juga supaya disiapkan segera dan tetap melibatkan kementerian lembaga. Bukan hanya di bawah koordinasi Kemenko PMK, akan tetapi BUMN dan kementerian lembaga lain di luar Kemenko PMK seperti Kementerian PUPR.

Pada lain sisi, Kemenkes, Kemensos, KPPPA, Kemendikbud, Kemenag, dan BNPB juga sudah melakukan upaya tanggap darurat di lapangan. Misalnya, Kemenkes yang telah menyiapkan 25 ambulans, empat tenda, peralatan dan obat-obatan orthopedi dan logistik kesehatan di posko bencana Sulawesi Barat.

Selain itu, KPPPA juga sudah menurunkan bantuan khususnya berbagai kebutuhan bagi perempuan, anak, dan lansia di lima titik lokasi bencana termasuk yang terbaru yaitu bencana di Manado, Sulawesi Utara.

Sestama BNPB Harmensyah mengungkap bencana alam yang kerap terjadi tidak lepas dari campur tangan ulah manusia. Ia mengungkap bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

"Banjir-banjir ini kan sebenarnya ulah manusia. Di puncak bukit dibangun rumah yang begitu besar sementara lingkungan tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak ingin bencana ini berulang, yang di hulu harusnya diperhatikan betul, fungsi lahannya harus dikembalikan," ujarnya.*

Baca juga: 18 dokter dan Rumah Sakit Terapung Unair dikirim ke Sulbar

Baca juga: Tim SAR masih mencari 11 korban tanah longsor di Sumedang

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Cuti bersama 2021 dipangkas dari 7 hari menjadi 2 hari

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar