Ketua DPD RI: Sistem kesehatan Indonesia harus diperbaiki

Ketua DPD RI: Sistem kesehatan Indonesia harus diperbaiki

Ketua DPD RI A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pertanyaan sejumlah pewarta. ANTARA/HO-DPD.

ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta adanya perbaikan sistem kesehatan di Indonesia agar bisa optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, ia mengatakan kondisi pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam konteks ketahanan sektor kesehatan nasional.

Menurut dia, pandemi COVID-19 telah memorak-porandakan berbagai aspek kehidupan.

"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, mengatakan banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat, selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.

"Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit," tuturnya.

Baca juga: Bappenas catat perlunya penguatan sistem kesehatan saat pandemi

La Nyalla menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan jumlah pasien

Ia mengaku bahwa kondisi pandemi COVID-19 memang di luar kenormalan.

Akan tetapi, katanya, seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak siap menghadapinya. Apalagi, pandemi sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat.

Seharusnya, kata dia, ada langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

"Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi," katanya .

Ia mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan.

"Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan," katanya.

Baca juga: Presiden ajak reformasi besar-besaran sistem kesehatan nasional
Baca juga: Ketua DPD harap masyarakat tidak anggap remeh COVID-19

 

Pewarta: Arief Mujayatno
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Batasi mobilitas warga selama PPKM, Madiun terapkan sistem satu pintu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar